Skenario Gejolak Minyak Disiapkan

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan berbagai simulasi kondisi harga minyak dan dampaknya terhadap perekonomian nasional untuk beberapa waktu ke depan. Langkah ini akan membuat pemerintah lebih siap menghadapi gejolak harga minyak dunia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menuturkan, pengaruh konflik Libya terhadap gejolak harga minyak dunia belakangan ini cukup signifikan. Lantaran berdampak terhadap perekonomian nasional, pemerintah akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia.

”Ini external shock dan di luar kendali pemerintah. Tapi, sedapat mungkin kita kelola dengan baik. Kita berharap konflik di Libya cepat selesai,” ungkap Armida di Jakarta kemarin.

Harga minyak mentah kemarin masih bertahan di atas level USD112 per barel dalam perdagangan Asia lantaran peningkatan kekhawatiran terhadap pasokan seiring dengan kerusuhan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kontrak utama New York untuk pengiriman April mendatang, minyak jenis light sweet naik USD36 sen menjadi USD97,64 per barel.

Minyak mentah brent north sea juga naik USD1,26 menjadi USD112,62 per barel. Armida menuturkan, meski harga minyak fluktuatif, pemerintah belum berniat mengubah asumsi makro dalam waktu dekat.

Harga minyak Indonesia yang dipatok pada level USD80 per barel dalam APBN 2011 dinilai masih relevan sebab asumsi tersebut merupakan rata-rata harga tahunan. Pemerintah optimistis aksi kekerasan yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika segera mereda dan mengembalikan harga minyak pada level semula.

Gejolak yang terjadi di negara-negara kawasan Afrika dan Timur Tengah belakangan ini mendorong pemerintah untuk berpikir keras menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.

Untuk memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri, pemerintah mulai melirik untuk mengimpor dari negara di luar Afrika dan Timur Tengah. ”Bisa saja kita impor minyak dari Malaysia kalau memang ternyata sulit dari negara Timur Tengah atau Afrika,” tegas Armida.

Pemerintah tetap mewaspadai gejolak ekonomi yang timbul akibat kenaikan harga minyak dunia. Armida memaparkan, ketika harga minyak naik, biaya produksi dan distribusi bahan pangan dimungkinkan terdorong naik.

”Itulah sebabnya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi belum diputuskan dan masih ditinjau ulang bergantung hasil kajian,” tandasnya.

Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Dedi Masykur Riyadi menuturkan, Bappenas tengah melakukan kajian dan simulasi terkait gejolak harga minyak dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

”Sedang kita susun itu berdasarkan kondisi saat ini dan data yang menunjang, tapi tidak perlu panik dulu,” kata Dedi. Terkait kemungkinan penundaan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, lanjut Dedi, lebih mengarah pada pengaruhnya yang berdampak ganda (multiplier effect) pada perekonomian nasional jika dipaksakan berlaku April 2011.

Dia menyebutkan, jika dipaksa dijalankan, kebijakan itu akan memengaruhi harga pangan. Namun, apabila tidak diberlakukan, beban subsidi pemerintah akan bertambah berat.

”Harusnya alokasi dana untuk program pembangunan, tapi justru lari lebih banyak ke subsidi. Ini berat bagi pemerintah,” tandasnya.

Dia memprediksi, kemungkinan pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi menunggu harga minyak dunia kembali stabil. Anggaran subsidi 2011 diperkirakan membengkak seiring tren kenaikan harga minyak dunia dan belum terealisasinya kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Anggaran subsidi dalam APBN 2011 dialokasikan Rp187,624 triliun.Dari jumlah itu, pemerintah mengalokasikan subsidi energi Rp136,614 triliun. Sedangkan subsidi nonenergi dalam APBN 2011 sebesar Rp51,010 triliun.

”Anggaran subsidi diperkirakan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak yang sudah mencapai USD100 per barel dan belum dilakukannya program penghematan BBM bersubsidi,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi. (wisnoe moerti/rini harumi w)