Biayai Program Pemerintah, Penerimaan Pajak Belum Maksimal

JAKARTA - Pemerintah mengakui masih lebarnya ruang penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sehingga, tidak sepenuhnya dapat dimaksimalkan untuk membiayai program pemerintah terkait target pembangunan millenium atau millennium development golas (MDGs).

Wakil Presiden Boediono tidak secara tegas mengatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia terlalu kecil. Hanya saja, dia mengaku bahwa basis pajak di dalam negeri kurang tinggi.

Hal tersebut yang membuat penerimaan pajak negara tidak terlalu besar. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar untuk dapat dialokasikan bagi program-program untuk mencapai MDGs.

“Masalah pendanaan harus datang dari sumber diri sendiri. Kami (Indonesia) punya potensi sumber daya alam, dan ekspor-ekspor dengan pajak sangat ringan. Di sana bagian-bagian dimana kita bisa kumpulkan untuk membiayai program-program,” tegas Boediono dalam diskusi mengenai MDGs di gelaran World Economic Forum on East Asia, di Jakarta, Senin (13/6/2011).

Boediono optimistis, jika potensi-potensi dan ruang-ruang tersebut bisa dimaksimalkan, maka penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan. Menurutnya, persoalan pendanaan penting bagi realisasi program MDGS.

Alasannya, anggaran pemerintah tidak akan mampu membiayai seluruh program terkait delapan capaian MDGs. Meskipun terbatas pendanaan, pemerintah mengaku sudah mencapai beberapa target yang ditentukan.

Menurutnya, negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia masih membutuhkan peran dan dukungan dari negara maju untuk mencapai sasaran MDGs. Namun, kali ini Wapres tidak menagih janji negara maju yang sebelumnya telah berkomitmen memberikan tiga persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin dan berkembang mencapai sasaran MDGs. Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini meminta agar negara maju memberikan peluang bagi negara berkembang untuk bisa mengembangkan diri.

“Semisal perjanjian perdagangan internasional, bagaimana dengan ini ekonomi dan perdagangan negara berkembang bisa lebih maju karena ada aturan-aturan yang terlalu intervensi. Ini waktunya kami dapatkan materi-materi yang lebh murah dan mentransformasi kembali ke negara kami,” jelas Boediono.

Dalam kesempatan tersebut, Boediono menjelaskan bahwa target-target MDGs merupakan bagian dari program jangka menengah pemerintah. Target tersebut merupakan tantangan dan membutuhkan keseriusan pemerintah. Semisal, untuk target pengentasan kemiskinan ekstrem, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan di Indonesia.