Kenaikan TDL Akan Dibahas di DPR

Sandra Karina, Jurnalis
Rabu 07 September 2011 16:56 WIB
Menperin MS Hidayat, Foto : Koran SI
Share :

JAKARTA - Pemerintah dan pengusaha akan segera bertemu dengan DPR RI pada pekan depan untuk membahas rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen pada tahun 2012.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Kementerian Perindustrian mendukung usulan pengusaha agar kenaikan TDL juga diberlakukan pada sebanyak 35 juta pelanggan rumah tangga. Rencana kenaikan TDL, kata Hidayat, hingga saat ini belum dibahas di tingkat menteri dan DPR RI.

“Harus dibuat sedemikian rupa sehingga presentase dan pembebanannya proporsional. Harus ada formula dari kenaikan TDL. Ada 35 juta pelanggan listrik rumah tangga. Jika tarif dinaikkan sebesar Rp5.000 per rumah tangga, maka kenaikan TDLuntuk industri bisa di bawah 10 persen,”kata Hidayat usai acara Halal Bihalal Kementerian Perindustrian di Jakarta, Rabu (7/9/2011).

Dihubungi terpisah, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Ferrari Roemawi mengatakan, kenaikan TDL pada tahun depan merupakan salah upaya untuk menurunkan subsidi di sektor energi. DPR, kata dia, berharap, kenaikan TDL untuk 35 juta pelanggan rumah tangga sebaiknya dibebankan pada pelanggan yang memakai daya listrik di atas 2.200 watt.

“Tidak ada cara lain bagi pemerintah untuk mengurangi subsidi di sektor energi selain menaikkan TDL sebesar 10 persen pada 2012. Untuk pelanggan rumah tangga diatas 2.200 watt ke atas, sebaiknya ikut dinaikkan,” kata Ferrari.

Menurut Ferrari, untuk pelanggan rumah tangga di bawah 900 watt jangan dikenakan kenaikan TDL. Selain itu, DPR berharap. pemerintah bisa menjamin adanya pasokan gas dan batu bara untuk menekan biaya produksi PLN. “Pelanggan rumah tangga dibawah 900 watt tidak boleh mendapatkan perlakuan yang sama seperti pelanggan 2.200 watt,” ujarnya.

Ferrari mengatakan, kontrak gas pemerintah dengan pihak asing yang akan berakhir sebaiknya tidak diperpanjang lagi. Pasalnya, pasokan gas harus diprioritaskan untuk kebutuhan PLN dan industri nasional.

“Jika kontrak gas pemerintah dengan asing akan berakhir, DPR berharap pemerintah tidak memperpanjang kontraknya. Gas merupakan salah satu kebutuhan energi bagi PLN dan sektor industri,” tandas Ferrari. (mrt)

(Rani Hardjanti)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya