JAKARTA - Rencana pemerintah melakukan impor gula 300 ribu ton hingga 500 ribu ton di awal tahun depan menghancurkan telah harapan akan keberpihakan pemerintah di sektor perdagangan terhadap kesejahteraan Petani.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Ma’mur Hasanuddin menganggap, kebijakan impor Menteri Perdagangan yang sekarang, yakni Gita Wirjawan ternyata sama dengan Mari Elka Pangestu ketika menjadi Mendag.
Penyesalannya bertambah ketika mengingat menteri perdagangan saat ini diperkuat oleh wakil menteri yang selama ini dikenal berpihak pada petani dan nelayan. Namun kenyataannya sekarang, stigma berpihaknya Wamendag yang pribadinya dikenal propetani akan segera hilang.
"Rakyat Indonesia tidak akan kelaparan dan tidak pula mengalami guncangan ekonomi yang begitu berat jika negeri ini mengalami kekurangan gula selama tiga bulan”, tukas Ma’mur dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (27/11/2011).
Ma’mur menjelaskan, biasanya pemerintah memberkan izin sejumlah BUMN untuk impor pada Januari 2011 hingga April. Alasan yang selalu dipakai adalah untuk menutupi kekurangan pasokan gula di dalam negeri sebelum musim giling periode Januari-April 2011.
Terkait dengan berpihaknya pemerintah pada petani tebu seharusnya dilakukan secara maksimal. Pasalnya, tebu merupakan sektor perkebunan.
Untuk itu, Ma’mur meminta pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perdagangan agar meninjau ulang kebijakan impor gula yang dilakukan secara ritual tahunan di tiga bulan pertama tiap tahunnya.
“Cobalah pemerintah tidak impor gula, sebagai bukti berpihaknya pemerintah kepada petani. Kami yakin, akibat tidak impor gula, rakyat tidak akan kelaparan. Saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakannya, jangan berpikir mencari keuntungan semata," pungkas Ma’mur.