Mendag Prihatin Putaran Doha Stagnan

JENEWA - Kementerian Perdagangan menyatakan keprihatinannya atas stagnansi Perundingan Putaran Doha yang berakibat berlanjutnya gangguan pada kebijakan sektor pertanian negara-negara berkembang anggota WTO (World Trade Organiozation).

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mendorong negara anggota G-20 untuk melakukan penilaian yang mendalam terhadap masalah dan mencari cara yang realistis untuk melanjutkan perundingan berdasarkan perkembangan saat ini dan sesuai dengan mandat Doha.

“Perundingan harus tetap didasari pada prinsip-prinsip yang mengutamakan tujuan pembangunan dalam Agenda Pembangunan Doha. Proses ini harus bersifat inklusif dan transparan serta dilandasi pada prinsip Special and Differential Treatment (S&DT). Prinsip S&DT pada sektor pertanian harus efektif dapat diimplementasikan sehingga dapat mengakomodir kepentingan negara berkembang,” ungkapnya dalam siaran persnya, Rabu (15/12/2011).

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan tingkat menteri negara G-20. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meninjau state of play perundingan Putaran Doha dan mendiskusikan peningkatan koordinasi berdasarkan kepentingan bersama isu pertanian di antara negara berkembang.

Selain itu, menteri negara G-20 menegaskan pentingnya sistem perdagangan multilateral dan berjalannya dengan baik proses reformasi perdagangan WTO dengan meningkatkan disiplin pada sektor pertanian.

Sejak tahun 2003, negara anggota G-20 telah secara konsisten menyuarakan pentingnya penghapusan kebijakan-kebijakan yang mengganggu perdagangan yang diterapkan oleh negara maju.

Para menteri juga memberikan perhatian besar atas meningkatnya tindakan proteksionis pada sektor pertanian yang tidak proporsional dan menciptakan hambatan perdagangan yang merugikan negara-negara berkembang.

Pada akhir pertemuan G-20, para menteri mendeklarasikan bahwa pertanian tetap merupakan isu utama dalam perundingan Putaran Doha dan isu ini harus menentukan general level of ambition dalam keseluruhan perundingan.

Para menteri juga menyatakan komitmennya terhadap single undertaking dan proses multilateral yang transparan dan inklusif.  Selanjutnya para menteri menggarisbawahi bahwa jika anggota WTO ingin mencapai kesepakatan lebih cepat, maka tiga pilar penting dalam isu pertanian yaitu akses pasar, domestic support dan subsidi ekspor harus menjadi prioritas utama.

Pertemuan tersebut juga menyepakati bahwa hasil Agenda Pembangunan Doha terkait dengan isu pertanian yang merupakan kepentingan utama dari negara kurang berkembang, seperti implementasi secara penuh export competition diselesaikan sesuai mandat Hong Kong pada akhir 2013 dan isu kapas harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. (git)

(Rani Hardjanti)