JAKARTA - Menurunnya produksi minyak dan gas (migas) dikhawatirkan akan menggerus penerimaan migas nasional. Karenanya dibutuhkan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pengamat Perminyakan Kurtubi mengatakan, saat ini subsidi yang terlalu besar tidak sehat bagi APBN, karena secara relatif dapat menggerogoti penerimaan migas. Menurutnya, pada masa lalu subsidi hanya seperlima dari penerimaan migas.
"Sekarang ini itu subsidi hampir mengerogoti seluruh penerimaan migas, karena apa, produksinya anjlok, nah ini alasannya, karena produksi anjlok ini menjadi suatu alasan untuk mengurangi subsidi," ujarnya kala ditemui dalam acara Seminar "Opsi dan Harga BBM", di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2012).
Dia berharap pemerintah jujur dan transparan terhadap penghematan jika kebijakan pembatasan BBM diterapkan per 1 April 2012. "Kita harapkan pemerintah dapan menjelaskan secara jujur dan transparan. Alokasinya penghematannya disampaikan secara jujur ke publik, untuk transportasi atau apa, kalau bisa 100 persen utuh infrastruktur," tegasnya.
Menurutnya konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) masih sangat memerlukan infrastruktur yang saat ini masih minim. "Untuk pindah ke gas ini butuh infrastruktur, yang benar itu pindah dari minyak ke nonminyak. Sekarang yang siap itu gas, karena gas itu enggak disubsidi, juga sudah murah," lanjutnya.
Selain itu, perpindahaan tersebut juga tidak mengakibatkan inflasi karena harga gas jauh lebih murah ketimbang harga BBM. "Makanya infrastruktur, pabrik converter itu harus segera dibangun," pungkasnya. (mrt)
(Rani Hardjanti)