Dahlan: Pemerintah Ajukan Tiga Opsi

SRAGEN - Ditundanya kenaikan listrik bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ini disebabkan karena pemerintah tidak ingin masyarakat dan pengusaha memiliki beban yang terlalu berat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memaparkan sebagai konsekuensi pembatalan tersebut, pemerintah akan mengajukan tiga opsi. Opsi pertama, adalah menambah subsidi sebesar Rp46 triliun dengan memotong biaya pegawai sebesar Rp600 miliar termasuk biaya pemeliharaan sebesar Rp1 triliun.

"Tentu saja, agar opsi pertama ini berjalan, PLN dituntut mempercepat commercial operation date (COD) tiga PLTU selama satu bulan lebih awal dan diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp1,5 triliun," jelas Dahlan Iskan, di sela diskusi dengan kelompok tani, di Sragen, Jawa Tengah, Jumat (16/3/2012).

Opsi kedua, dengan menambah subsidi sebesar Rp43 triliun dan PLN mengurangi biaya administrasi sebesar Rp0,5 triliun dan biaya pemeliharaan sebesar Rp1 triliun dan pegawai sebesar Rp1 triliun.

"Opsi ketiga yang diusulkan pemerintah adalah dengan menambah subsidi sebesar Rp40 triliun dengan melakukan hal yang sama pada opsi kedua dan ditambah dengan mengurangi BBM untuk pembangkit sebesar Rp3 triliun," jelasnya.

Menurut Dahlan, untuk opsi ketiga tersebut akan berdampak pemadaman listrik parsial di Jawa-Bali selama 10 hari.

Namun, Dahlan tidak sependapat dengan anggapan pemerintah menaikkan harga BBM tanpa melakukan pertimbangan matang. Menurut Dahlan, keputusan yang diambil pemerintah dengan menaikkan harga BBM bukan merupakan kebijakan yang mudah.

"Salah kalau dikatakan pemerintah tidak mempertimbangkan kenaikan BBM. Kenaikan ini untuk menolong ekonomi rakyat dengan APBN yang lebih sehat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)