JAKARTA - Lemahnya kinerja pengawasan manajemen diduga menjadi pemicu anjloknya laba PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) pada tahun 2011. Selain itu, krisis kepemimpinan melanda badan usaha milik negara (BUMN) tersebut yang mengakibatkan hilangnya sejumlah peluang bisnis.
"Performa laba perseroan yang turun perlu ditelisik lebih mendalam. Sistem pengawasan oleh manajemen patut dipertanyakan. Bukan hanya semata personal direksi, tapi juga aspek pengawasan dari sisi finansial dan operasional. Terlebih dalam menghadapi era persaingan di industri telekomunikasi yang semakin keras," ucap anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Lili Asjudiredja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/4/2012).
Menurut Lili, ada sejumlah persoalan yang menimpa BUMN telekomunikasi itu sehingga memicu penurunan realisasi laba bersih pada tahun buku 2011. "Terjadi problem di internal manajemen. Untuk itu, mau tidak mau pihak manajemen harus menempuh berbagai upaya demi meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih efisien serta mendorong kenaikan produktivitas," terangnya.
Seperti diketahui, laba bersih Telkom sepanjang 2011 merosot hingga 4,96 persen seiring kenaikan sejumlah beban yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan angka pendapatan. Sesuai laporan keuangan 2011, laba bersih BUMN telekomunikasi itu tercatat sebesar Rp10,97 triliun, turun dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yakni Rp11,54 triliun.
Padahal, pendapatan perseroan hanya naik tipis yakni sebesar 3,82 persen dari Rp68,63 triliun menjadi Rp71,25 triliun. Beban total perseroan mengalami kenaikan sebesar 8,03 persen menjadi Rp49,97 triliun dari Rp46,25 triliun. Hal ini mengakibatkan laba sebelum pajak penghasilan perusahaan pelat merah itu melorot sebesar 2,61 persen menjadi Rp20,86 triliun dari Rp21,42 triliun.
Lili juga mengungkapkan, salah satu aspek yang menjadi sorotan DPR adalah jumlah SDM di perseroan yang terlalu tambun sehingga biaya operasionalisasi perusahaan menjadi membengkak.
"Dalam rapat terakhir bersama manajemen Telkom, Komisi VI DPR sudah mempertanyakan soal jumlah karyawan yang terlalu banyak. Hal itu tentu berdampak terhadap beban operasional perseroan. Akhirnya, manajemen menempuh kebijakan berupa pensiun dini terhadap karyawan,"pungkasnya.
(Widi Agustian)