Pajak Progresif Perlu Diterapkan Bagi Si Kaya

JAKARTA - Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia saat ini sama sekali belum terealisasi. Tekanan subsidi yang besar membuat negara harus merogoh APBN lebih dalam.

Istri Almarhum Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, Nina Sapti Triaswati mengungkapkan, subsidi BBM yang mencapai Rp130 triliun saat ini, menjadi bukti pemerintah tidak hemat.

"Itu buat apa? Itu buat dibakar gitu dan yang menikmati yang punya mobil. Kalau yang di atas gunung tidak punya mobil motor tidak menikmati apa-apa, dia petani biasa, kecuali dia sekali-sekali naik bus atau naik angkot, hanya itu aja," tuturnya usai mengikuti diskusi bertema 'Wasiat Wamen ESDM' di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (9/5/2012).

Menurutnya, jika ada pihak yang berpikir bahwa harga BBM murah itu untuk rakyat banyak, merupakan pemikiran yang keliru. Pasalnya, BBM yang murah itu untuk yang bermobil, yang tidak punya mobil tidak menikmati.

"Makanya di sini kita buat kompensasi atau semacam bantuan untuk yang miskin yang lebih penting, bukan yang kaya, yang kaya ini kan terus terang tidak perlu dibantu," katanya.

Sementara untuk yang kaya, perlu dibuat kebijakan khusus misalnya meningkatkan pembayaran pajaknya. Menurutnya, penerapan pajak progresif dapat diterapkan bagi masyarakat yang kaya.

"Rakyat yang kaya harus bayar pajak lebih banyak itu yang benar. Itu yang namanya pajak progresif kan. Naikan policy apakah itu pajak misalnya buat orang kaya. Kenapa pajak karena dia (orang kaya) menikmati yang bukan haknya (subsidi BBM)," paparnya.

Lebih jauh Nina mengungkapkan, keadilan bagi masyarakat itulah yang saat ini dulu diusung almarhum Widjajono. "Jadi di sinilah tugas kita bahwa keadilan tidak bisa satu pihak, harus adil bersama. Nah itulah wasiat utamanya," tukas dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)