PNS Makin Pintar Selewengkan Biaya Perjalanan Dinas

JAKARTA - Pemerintah menuturkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin pintar untuk mencari cara untuk bisa melakukan penyelewengan khususnya dalam hal biaya perjalanan dinas.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Herry Purnomo menjelaskan, meskipun sudah diterapkan metode at cost (sesuai pengeluaran rill), penyelewengan biaya perjalanan dinas pun  masih kerap terjadi.

"Nah sekarang karena orang (PNS) makin pintar. Pak Hasan Bisri mengatakan, pada zaman Bu Sri Mulyani bisa menertibkan. Ketika itu, awal at cost, sehingga orang masih mencari cara bagaimana. Makin ke sini, orang makin pintar, ada provider boarding pass aspal (asli tapi palsu), tiket aspal. Dia tunjukin boarding pass-nya Garuda, dia pakai penerbangan lain (yang lebih murah). Tapi BPK pintar, dicari manifest-nya, ada enggak, ternyata enggak ada. Ini pola-pola lama," ungkapnya kala ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (25/5/2012).

Herry melanjutkan, agar hal tersebut tidak terjadi lagi, diperlukan kerjasama. Terutama adanya peran atasan untuk mengawasi dan melakukan kontrol terhadap anak buahnya. Apakah anak buahnya memang melakukan perjalanan dinas atau tidak.

"Jadi yang terpenting adalah fungsi atasan untuk mengontrol ini dan fungsi verifikator pada waktu membuat pertanggungjawaban. Selama masih kongkalikong ya tetap ada," paparnya.

Tidak lupa, Herry pun mengingatkan peran Inspektur Jenderal masing-masing Kementerian Lembaga (K/L) juga harus melakukan pengawasan tersebut.

"Kemudian peran dari Inspektorat Jenderal, Itjen ini kan aparat pengawasan internal pemeerintah di KL, dia harus berperan dalam pemeriksaan. Kalau Itjennya jalan, itu orang tercegah melakukan itu, dan tentu juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," tuturnya.

"Jadi semuanya tergantung dari hati. Kita mau niat fraud apa tidak? Karena ada kesempatan, ada aturan-aturan yang bisa disiasati, dia pakai itu. Makanya aparat yang lebih tinggi untuk menjalankan fungsinya," pungkasnya.