Kampanye Hitam AS, Seret Harga Sawit ke Level Terendah

MEDAN - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatera Utara mengaku sentimen negatif yang muncul akibat kampanye hitam yang dilakukan Eropa dan Amerika Serikat (AS) atas industri sawit nasional, ikut mendorong penurunan harga penjualan Tandan Buah Segar (TBS) petani. Meski bukan menjadi penyebab utama, namun kampanye hitam itu membuat harga petani jatuh ke titik terendah sepanjang tahun ini.

Saat ini, harga TBS di tingkat petani hanya sekira Rp850/kg dari sebelumnya Rp1.200/kg. Anjloknya harga TBS ini juga terjadi di tingkat pabrik menjadi Rp 1.227/kg dari sebelumnya Rp 1.400-1.600/kg. Sementara harga ekspor crude palm oil (CPO) hanya Rp5.946/kg dari sebelumnya Rp6.800-7.800/kg. Sementara harga spot CPO pengiriman Desember sebesar USD 807/metrik ton. Harga ini jauh dari prediksi kalangan pengusaha minyak sawit yang memperkirakan harganya bisa tembus di level USD1.500/metrik ton pada akhir tahun ini.

Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut Asmar Arsyad di Medan mengatakan, penurunan harga TBS memang lebih disebabkan karena minimnya ekspor CPO. Padahal, di tengah panen besar komoditi substitusi CPO yakni bunga matahari dan kacang kedelai. Namun isu bahwa produk minyak sawit berbahaya bagi kesehatan, telah ikut membuat pengimpor menahan pesanannya.

"Kalau hanya karena ada produk substitusi CPO, saya pikir harga tidak akan terlalu jatuh seperti sekarang. Tapi pemberlakuan bea masuk hingga 300 persen karena produk sawit, memberikan pengaruh besar terhadap permintaan CPO kita. Jadi istilahnya, sudah jatuh tertimpa tangga," ujarnya.

Asmar mengaku, pemerintah yang selama ini paling menikmati hasil industri CPO lewat penerimaan bea keluar juga belum melakukan apapun untuk menyelamatkan industri sawit nasional. Padahal pemerintah memiliki instrumen yang cukup banyak untuk mengantisipasi terpuruknya sektor industry sawit.

"Di tengah keterjepitan seperti sekarang, ada dua hal yang paling kurang bisa dilakukan pemerintah lewat instrumen kebijakannya, agar produk kelapa sawit kita memiliki daya saing dan mendapatkan kepercayaan di pasar," tambah dia.

Pemerintah, ujarnya, telah menurunkan bea keluar CPO November ini dari 13,5 persen menjadi sembilan persen. Meskipun begitu, itu tidak cukup, karena Malaysia yang juga penghasil CPO menetapkan bea keluar di bawah 8,5 persen.

"Langkah kedua pemerintah bisa mengembalikan bea keluar ke sentra-sentra industri sawit untuk digunakan memperbaiki infrastruktur, sarana dan prasarana industri, peremajaan hingga sertifikasi perkebunan kelapa sawit. Agar biaya produksi menurun, dan kualitas membaik. Sehingga jikapun menjual dengan harga lebih rendah kepada pembeli, keuntungan petani dan pengusaha sawit masih cukup besar," tambahnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut, nilai ekspor CPO periode Januari-Oktober 2012 mencapai USD2,524 miliar dan volume 3.090.154 ton atau turun 22,34 persen dibanding periode yang sama tahun lalu senilai USD3,251 miliar dan volume 3.442.164 ton. (gna)

(Rani Hardjanti)