Pengusaha Tekstil Lokal Banyak yang Tidak Mampu Bersaing

YOGYAKARTA – Industri tekstil nasional menghadapi tantangan yang cukup berat. Biaya produksi membengkak cukup tinggi, menyusul kebijakan penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Pasar dalam negeri juga banyak mendapatkan serangan impor produk dari China.

Ketua Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudradjat mengatakan selama ini industri tektil didominasi pabrikan yang berada di wilayah Jabodetabek. Beberapa industri yang ada kini terancam pindah karena tidak bisa bersaing dengan pabrikan di Bandung, Jawa Tengah dan DIY.

“UMK ini selisihnya hampir seratus persen, makanya banyak yang tidak mampu bersaing,” jelas Ade disela Musda BPD API DIY, di Hotel Sahid, Yogyakarta, Kamis (21/2/2013)

Saat ini, menurut Ade, beberapa industri ringan sudah mulai bergeser dan meninggalkan Jabodetabek. Mereka mencari daerah di luar Jabodetabek agar bisa menghemat biaya produksi. Biaya tenaga kerja memberikan kontribusi hingga 15-25 persen dari total biaya produksi.

Sedangkan bahan baku masih mendominasi dengan sekira 65 persen dan sisanya dari biaya listrik. Kenaikan TDL juga ikut memacu meningkatnya biaya produksi.

"Relokasi ke Jawa harus dilakukan oleh perusahaan. Jika tetap bertahan, margin keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Produk sendiri akan lebih mahal dan membuat persaingan menjadi tidak sehat," tambah dia.

Beratnya persaingan ini, jelas dia, juga tidak lepas dari kebijakan impor produk tekstil dari Cina. Saat ini produk asal cina membanjiri pasaran, hingga di pelosok. Ironisnya beberapa produk yang ada ini memiliki karakteristik sama dengan produk lokal dengan harga yang lebih murah.