JAKARTA - Pengamat Ekonomi Ryan Kiryanto menyebut, proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) adalah Pekerjaan Rumah (PR) besar Hatta Rajasa. Presiden SBY mengangkat Hatta sebagai Plt Menteri Keuangan.
"Itu (JSS) jadi PR Pak Hatta sekarang untuk selesaikan karena sudah masuk dalam MP3EI maka harus dituntaskan," ungkap Ryan dalam pesan singkat kepada Okezone, Minggu (21/4/2013)
Ryan menyebut, secara aturan, rangkap jabatan antara Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan yang dilakukan Hatta tidak menyalahi aturan karena sudah dilihat dari segi hukum dan ketatanegaraan.
"Untuk hal yang teknis bisa dijalankan oleh Wamen Keuangan dan jajaran di bawahnya. Yang penting tugas-tugas pokok sebagai Menko Ekonomi tidak terabaikan. Dengan demikian kestabilan dan kesehatan fiskal tetap dapat dijaga dengan baik," tambah ekonomis Bank BNI tersebut.
Karena itu, Ryan optimistis meskipun Hatta berasal dari partai politik, dia bisa menjalankan dua peran tersebut.
"Saya kira pasar juga bisa menerima sehingga tidak ada gejolak," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden SBY akhirnya menunjuk Hatta Rajasa sebagai Plt Menteri Keuangan. Agus Martowardojo, menteri keuangan sebelumnya, mulai Mei mendatang akan berpindah jabatan menjadi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Darmin Nasution.
Terkait dengan penunjukannya ini, Hatta mengaku siap karena sebelumnya pun, mantan menteri Riset dan Teknologi tersebut pernah menjalani tugas sebagai Plt Menteri BUMN.
Terkait dengan pembangunan JSS, selama ini, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Hatta Rajasa dinilai sering bersinggungan. Hatta bersikeras bahwa pembangunan JSS ini bisa mengandalkan swasta dan tidak perlu mengandalkan APBN. Namun, Agus belum juga sepakat dengan usul ini karena dengan menggandeng swasta, sejumlah pembangunan infrastruktur negara yang menggunakan APBN dijadikan jaminan. Kalau terjadi sesuatu dengan JSS, maka keseimbangan fiskal negara menjadi taruhannya.