Alasan Gas Industri Tersendat

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengklaim kepentingan nasional masih kalah dengan lintas sektoral sehingga tidak ada kebijakan besar penunjang kegiatan ekonomi. Hal ini terkait dengan prioritas industri untuk memperoleh pasokan gas.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, salah satu akar permasalahan keluhan pengusaha tentang pasokan gas untuk kepentingan industri dalam negeri adalah tidak kompaknya kebijakan instansi yang mengatur pasokan gas sehingga sulit menetapkan gas jadi prioritas nasional.
 
"Koordinasi kok susah. Apakah egonya tinggi? Tapi kalau saya lihat sebabnya kita tidak mampu menetapkan kebijakan dan tidak mampu menetapkan prioritas nasional, semua sektor berjalan sendiri," ungkap Panggah, saat diskusi Tempo Arah dan Kebijakan Pengembangan Industri Gas Indonesia, di Graha Niaga, Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Panggah menambahkan, Indonesia belum terbentuk secara penuh karena cita-cita bangsa belum final. "Otak kita masih masing-masing. Satu bangsa belum karena bangsa kita seperti apa sehingga menetapkan kepentingan nasional berjalan masing-masing," jelasnya.

Panggah mengungkapkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut dia, sebaiknya harus ada persatuan antarinstansi untuk mengurainya seperti permasalahan infrastruktur yang menunjang pasokan gas.

"Harus menghadapi kasus per kasus dengan semangat persatuan. Walau panas kita harus koordinasi dengan Kementerian ESDM, PGN, Pertagas," tutur Pangga