Soal Harga BBM, Masyarakat Desak SBY agar Tak Ragu

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima 1.521 pesan singkat dan 57 surat dari masyarakat. Mayoritas isi dari SMS dan surat itu adalah pengaduan tentang rencana pemerintah yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Presiden yang sebelumnya telah membuka line SMS 9949 dan PO BOX 9949 sebagai wadah pengaduan masyarakat rupanya masih mendapat respon masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan maupun aduannya kepada Presiden.

Seperti dilansir dari laman Setkab, Selasa (21/5/2013), Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial, Sardan Marbun, mengemukakan pada periode 1-15 Mei 2013, Presiden SBY menerima 1.521 SMS pengaduan, dan 57 surat yang dikirimkan masyarakat melalui PO BOX 9949.

"Sebagian besar SMS maupun surat yang masuk itu memberikan respon terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial, Sardan Marbun, seperti dikutip dari situs resmi Setkab, Selasa (21/5/2013).

Namun dalam aduan yang disampaikan masyarakat melalui SMS maupun surat, Sardan menyebutkan, masyarakat berharap jika memang diperlukan agar pemerintah segera menaikkan harga BBM. "Tidak usah ragu-ragu menaikkan harga BBM keburu duluan barang naik," salah satu bunyi SMS yang masuk ke nomor 9949.

Adapun mengenai soal harga, mayoritas masyarakat (25 persen) memberikan dukungan penetapan satu harga, 10 persen mendukung penetapan lebih dari satu harga, dan sebanyak 65 persen menyatakan netral.

"Yang netral itu setuju pemerintah menaikkan harga, tapi juga diikuti langkah lain, seperti percepatan konversi ke gas supaya tidak bergantung ke BBM," tutur Sardan.

Adapun yang mendukung penetapan lebih dari satu harga BBM diberikan catatan misalnya harga BBM untuk mobil plat hitam Rp8.000 per liter, dan untuk truk atau bus dan juga motor roda dua menjadi Rp5.500 per liter.

Dia mengingatkan, dari prosesntase yang pro kenaikan harga BBM lebih mengarah kepada pilihan satu harga dengan pertimbangah bahwa dua harga akan menimbulkan permasalahan pengawasan dan penyalahgunaan yang berkepanjangan.

"Hal tersebut rawan mengingat belum dimilikinya teknologi yang tepat dalam pengawasan antara yang subsidi dan nonsubsidi, serta adanya pihak-pihak yang memanfaatkan dua harga tersebut untuk memperoleh keuntungan," ungkap Sardan. (wan)

(Widi Agustian)