BI & Pemerintah Harus Tekan Inflasi

JAKARTA - Kondisi keuangan negara tengah tertekan lantaran harus menggelontorkan dana untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Karenanya, pemerintah berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini.

Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini harus segera disikapi DPR dengan bijaksana. Sebab, saat ini kondisi APBN kita sedang tertekan.

Menurutnya, perkiraan pemerintah terkait inflasi yang ditaksir mencapai 7,2 persen karena kenaikan BBM, bukan berarti tidak dapat dicegah. Menurutnya, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah  harus bekerja keras untuk menekan asumsi inflasi tersebut.

"Inflasi sebesar 7,2 persen itu kan asumsi, ini harus diusahakan di bawahnya. BI dan pemerintah harus kerja bakti secara keras, agar inflasi tersebut bisa di bawah asumsi, dan penerimaan pajak nantinya meningkat," kata dia saat ditemui acara Indonesia Banking Expo (IBEX) 2013 di JCC, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Sebelumnya saat Rapat Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen, Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, revisi asumsi makro akibat kenaikan harga BBM bersubsidi antara lain pertumbuhan ekonomi yang tadinya diasumsikan 6,8 persen dalam APBN 2013 turun menjadi 6,2 persen.

Selain itu, Rancangan APBN Perubahan 2013 ini mematok inflasi dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp9.300 per USD, menjadi Rp9.600 per USD.

Pemerintah juga telah menganggarkan dana kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp11,6 triliun, tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar Rp6 triliun dan dana-dana lain untuk beras miskin dan beasiswa bidik misi.

(Martin Bagya Kertiyasa)