JAKARTA - PT Pertamina (persero) diyakini masih memiliki "tabungan" di pemerintah. Tabungan tersebut, berasal dari anggaran yang belum dibayarkan oleh pemerintah, dan ditaksir mencapai Rp25 triliun.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan bahwa uang sebesar Rp25 triliun itu, atas penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bersubsidi yang dilakukan oleh Pertamina. Sehingga, ini menjadi beban yang harus dipikul oleh Pertamina.
"Biaya tanggungan Rp25 triliun, bayangkan perusahaan tagihannya Rp25 triliun, dan Pertamina terus impor minyak sementara belum dibayar. Karena kan mengganggu keuangan," kata Dahlan kepada wartawan di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Dengan demikian, Dahlan mengungkapkan bahwa Pertamina harus tetap membeli atau memasok minyak guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, sesuai yang diajukan oleh negara.
Maka dari itu, dengan banyaknya uang Pertamina yang tersendat di negara, saat ini, menurut Mantan Dirut Pertamina itu, untuk membeli kebutuhan minyak, Pertamina masih menggunakan kas internal. "Susah memang jadi dirut Pertamina. Bagaimana harus beli minyak terus, kalau enggak ada nanti orang marah," tutupnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)