Tidak Ada Kompromi Bagi Koruptor di Kementan

Pasalnya, salah satu problem yang kerap menjadi kisruh suplai pangan di Indonesia ialah mafia pangan yang memanjakan harga dan kolusi dengan pengambil kebijakan impor, salah satunya mendorong kebijakan impor beras dengan alasan untuk stabilisasi harga dan cadangan nasional.

"Negara seolah-olah tak berdaya mengatasi masalah pangan yang dikuasai mafia. Membongkar mafia pangan ini memang bagaikan melawan tembok, tapi hasilnya sudah tampak dengan berhasilnya ditangkap oknum-oknum mafia pangan. Menteri Amran melawan mafia pangan tak ubahnya perang melawan mafia narkoba," ujar Karim dalam keterangan tertulis. Jangan sampai pengamat atau media yang selalu menyerang Mentan terlibat dengan mafia besar itu.

Untuk diketahui, saat ini Mentan tengah gencar menggalakkan program swasembada pangan untuk beberapa komoditas strategis Indonesia. Ketegasan Mentan adalah upaya untuk melindungi jutaan perut bangsa ini, dan karenanya perlu dukungan banyak pihak.

Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Mentan yang berhasil menekan inflasi bahan pangan dalam 4 tahun terakhir dari 10,56% pada tahun 2014 menjadi 1,26% pada akhir 2018, dan menggenjot ekspor pertanian yang meningkat mencapai 29 persen. 

Bambang juga mengacungi Jempol Menteri Amran yang bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi dan perang terhadap mafia pangan yang gencar dilakukan. Bambang menyatakan DPR siap membackup upaya-upaya yang dilakukan oleh Mentan dalam mencapai kedaulatan pangan.

Dalam catatan, Mentan sudah melakukan mengambil tindakan kepada 1.401 pegawai Kementan melalui demosi, mutasi dan bahkan pecat, termasuk dua pejabat Eselon I yang diberhentikan karena terindikasi korupsi. Hal ini untuk memastikan Kementan kredibel dan dipercaya untuk menghabisi mafia pangan.

Selain itu, sejak 2017, Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang terdiri dari Mabes Polri, Kementan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerjasama untuk memberantas mafia pangan dan tindak penyimpangan distribusi pangan lainnya.

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mendukung upaya pencegahan yang dilakukan Kementan. Menurutnya pola-pola pencegahan seperti ini baik untuk diterapkan di Kementerian maupun Lembaga lainnya di pemerintahan.