Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauna ulang terhadap rencana pemerintah melakukan pemotongan anggaran bagi TNI.https://economy.okezone.com/read/2008/02/25/20/86605/dpr-desak-pemangkasan-dana-tni-dibatalkanidhttps://economy.okezone.com/read/2008/02/25/20/86605/dpr-desak-pemangkasan-dana-tni-dibatalkanhttps://economy.okezone.com/read/2008/02/25/20/86605/dpr-desak-pemangkasan-dana-tni-dibatalkanSenin 25 Februari 2008 17:39 WIBAmril Amarullahhttps://img.okezone.com/content/2008/02/25/20/86605/M29mlgYnsy.jpgJAKARTA - Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauna ulang terhadap rencana pemerintah melakukan pemotongan anggaran bagi TNI. Karena nilai dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme prajurit serta kelayakan kualitas alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI.Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga mengatakan hal tersebut, di sela rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2008). Dia juga meminta pemerintah untuk menetapkan koordinasi angka prioritas, yang dapat dilakukan oleh menkeu dan menhan. "Karena ini juga berdampak pada rencana penetapan alutsista yang sudah ditentutkan Dephan, kalau dipotong bisa berubah lagi," ujar Theo L Sambuaga Tidak hanya itu, Theo meminta masing-masing departemen terus melakukan evaluasi, kualitas, proses, dan prosedur negosiasi, serta implementasi pengadaan alutsista.Secara khusus Menkeu juga diminta mempercepat proses kredit ekspor yang selama ini tertunda. "Perlu mempercepat keuangannya, agar realisasi kredit ekspor tersebut dapat optimal," pungkasnya. JAKARTA - Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauna ulang terhadap rencana pemerintah melakukan pemotongan anggaran bagi TNI. Karena nilai dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme prajurit serta kelayakan kualitas alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI.Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga mengatakan hal tersebut, di sela rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2008). Dia juga meminta pemerintah untuk menetapkan koordinasi angka prioritas, yang dapat dilakukan oleh menkeu dan menhan. "Karena ini juga berdampak pada rencana penetapan alutsista yang sudah ditentutkan Dephan, kalau dipotong bisa berubah lagi," ujar Theo L Sambuaga Tidak hanya itu, Theo meminta masing-masing departemen terus melakukan evaluasi, kualitas, proses, dan prosedur negosiasi, serta implementasi pengadaan alutsista.Secara khusus Menkeu juga diminta mempercepat proses kredit ekspor yang selama ini tertunda. "Perlu mempercepat keuangannya, agar realisasi kredit ekspor tersebut dapat optimal," pungkasnya.