Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengajukan tambahan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp68,6 miliar untuk 334,751 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Permintaan yang disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR tersebut akan disalurkan di 15 Kabupaten Provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.https://economy.okezone.com/read/2009/11/03/20/271823/menkeu-minta-tambahan-anggaran-blt-rp68-6-miliaridhttps://economy.okezone.com/read/2009/11/03/20/271823/menkeu-minta-tambahan-anggaran-blt-rp68-6-miliarhttps://economy.okezone.com/read/2009/11/03/20/271823/menkeu-minta-tambahan-anggaran-blt-rp68-6-miliarSelasa 03 November 2009 15:14 WIBMeutia Rahmi Menkeu Sri Mulyani. Foto: Widi Agustian/Okezone.comhttps://img.okezone.com/content/2009/11/03/20/271823/hUAKgaDkLl.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan tambahan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp68,6 miliar untuk 334,751 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Permintaan yang disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR tersebut akan disalurkan di 15 Kabupaten Provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua."Kami meneruskan usulan dari Departemen Sosial," ujarnya saat rapat kerja dengan Banggar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2009).Dia menjelaskan, jumlah RTS penerima BLT 2009 menggunakan basis data RTS dari PT Pos Indonesia sebanyak 18,832 juta RTS.   Sementara ketika DPR dan pemerintah menyusun APBN 2009, data RTS yang dipakai bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).Jumlah RTS versi BPS ini lebih sedikit, yakni 18,497 juta. Sehingga akhirnya ada kekurangan pendanaan BLT yang disediakan APBNP 2009. JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan tambahan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp68,6 miliar untuk 334,751 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Permintaan yang disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR tersebut akan disalurkan di 15 Kabupaten Provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua."Kami meneruskan usulan dari Departemen Sosial," ujarnya saat rapat kerja dengan Banggar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2009).Dia menjelaskan, jumlah RTS penerima BLT 2009 menggunakan basis data RTS dari PT Pos Indonesia sebanyak 18,832 juta RTS.   Sementara ketika DPR dan pemerintah menyusun APBN 2009, data RTS yang dipakai bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).Jumlah RTS versi BPS ini lebih sedikit, yakni 18,497 juta. Sehingga akhirnya ada kekurangan pendanaan BLT yang disediakan APBNP 2009.