Pemadaman listrik yang belakangan ini semakin menggila merupakan permasalahan serius yang perlu diselesaikan segera, karena sudah sangat mengganggu dunia industri dan masyarakat.https://economy.okezone.com/read/2009/11/09/320/273707/biarpet-menggila-pejabat-pln-harus-tanggung-jawabidhttps://economy.okezone.com/read/2009/11/09/320/273707/biarpet-menggila-pejabat-pln-harus-tanggung-jawabhttps://economy.okezone.com/read/2009/11/09/320/273707/biarpet-menggila-pejabat-pln-harus-tanggung-jawabSenin 09 November 2009 15:21 WIBAndina MeryaniFoto : okezone.comhttps://img.okezone.com/content/2009/11/09/320/273707/5OeqmWvXkA.jpgJAKARTA - Pemadaman listrik yang belakangan ini semakin menggila merupakan permasalahan serius yang perlu diselesaikan segera, karena sudah sangat mengganggu dunia industri dan masyarakat.Demikian dilontarkan Anggota Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon, saat rapat dengar pendapat umum bersama Komisi VII DPR RI, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2009).Bahkan, dia mengusulkan pencopotan jajaran PLN yang dinilai paling bertanggungjawab atas masalah tersebut. "Harus ada yang mundur sebagai bentuk tanggung jawabnya, masa enggak bisa sih atau kalau tidak dicopot jajaran direksi atau GM, harus dilakukan perombakan di PLN itu," ungkap Effendi.Dikatakannya bahwa atas permadaman listrik itu, sebenarnya masyarakat tidak memerlukan kompensasi sebagaimana yang dijanjikan yaitu 10 persen untuk pembayaran bulan berikutnya. Namun, yang dibutuhkan masyarakat perbaikan dan kepastian pelayanan yang diberikan oleh PLN."Enggak perlu kompensasi, pelayanan yang baik yang diperlukan. Harus ada kepastian. Harus ada konsekuensi baik administrasi, moral, bahkan pidana bagi pejabat terkait," pungkasnya. JAKARTA - Pemadaman listrik yang belakangan ini semakin menggila merupakan permasalahan serius yang perlu diselesaikan segera, karena sudah sangat mengganggu dunia industri dan masyarakat.Demikian dilontarkan Anggota Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon, saat rapat dengar pendapat umum bersama Komisi VII DPR RI, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2009).Bahkan, dia mengusulkan pencopotan jajaran PLN yang dinilai paling bertanggungjawab atas masalah tersebut. "Harus ada yang mundur sebagai bentuk tanggung jawabnya, masa enggak bisa sih atau kalau tidak dicopot jajaran direksi atau GM, harus dilakukan perombakan di PLN itu," ungkap Effendi.Dikatakannya bahwa atas permadaman listrik itu, sebenarnya masyarakat tidak memerlukan kompensasi sebagaimana yang dijanjikan yaitu 10 persen untuk pembayaran bulan berikutnya. Namun, yang dibutuhkan masyarakat perbaikan dan kepastian pelayanan yang diberikan oleh PLN."Enggak perlu kompensasi, pelayanan yang baik yang diperlukan. Harus ada kepastian. Harus ada konsekuensi baik administrasi, moral, bahkan pidana bagi pejabat terkait," pungkasnya.