Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dukungannya terhadap hak angket kasus Bank Century yang diusulkan sejumlah anggota DPR.https://economy.okezone.com/read/2009/11/24/320/278795/sri-mulyani-dukung-penuh-angket-centuryidhttps://economy.okezone.com/read/2009/11/24/320/278795/sri-mulyani-dukung-penuh-angket-centuryhttps://economy.okezone.com/read/2009/11/24/320/278795/sri-mulyani-dukung-penuh-angket-centurySelasa 24 November 2009 16:26 WIBCandra Setya Santoso(Foto: Koran SI)https://img.okezone.com/content/2009/11/24/320/278795/4acVAqXqid.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dukungannya terhadap hak angket kasus Bank Century yang diusulkan sejumlah anggota DPR."Secara penuh, kami mendukung sesuai dengan yang disampaikan Presiden, mendukung sepenuhnya DPR dalam melaksanakan hak angket terkait kasus Bank Century," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (24/11/2009).Dijelaskannya, hak angket Century diharapkan dapat menjawab perkara pada tempat yang benar. "Ini adalah bentuk akuntabilitas di dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan," ujar Sri Mulyani.Dengan adanya hak angket, Sri berharap dapat diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan investigasi yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dukungannya terhadap hak angket kasus Bank Century yang diusulkan sejumlah anggota DPR."Secara penuh, kami mendukung sesuai dengan yang disampaikan Presiden, mendukung sepenuhnya DPR dalam melaksanakan hak angket terkait kasus Bank Century," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (24/11/2009).Dijelaskannya, hak angket Century diharapkan dapat menjawab perkara pada tempat yang benar. "Ini adalah bentuk akuntabilitas di dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan," ujar Sri Mulyani.Dengan adanya hak angket, Sri berharap dapat diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan investigasi yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).