Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa belum bisa memastikan berapa total biaya dalam program kerja 100 hari tim perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.https://economy.okezone.com/read/2009/12/01/20/280633/biaya-program-100-hari-tim-ekonomi-belum-pastiidhttps://economy.okezone.com/read/2009/12/01/20/280633/biaya-program-100-hari-tim-ekonomi-belum-pastihttps://economy.okezone.com/read/2009/12/01/20/280633/biaya-program-100-hari-tim-ekonomi-belum-pastiSelasa 01 Desember 2009 12:09 WIBCandra Setya SantosoFoto: Koran SIhttps://img.okezone.com/content/2009/12/01/20/280633/po9rBY93VW.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa belum bisa memastikan berapa total biaya dalam program kerja 100 hari tim perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.  "Tidak bisa dipastikan cost-nya berapa, kepastian menjadi penting. Drafnya sudah selesai, sehingga secara fundamental masalah lahan sudah selesai," ujarnya, seusai menjadi keynote speech dalam acara Seminar tentang Outlook 2010 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (1/12/2009).Dijelaskannya, setidaknya terdapat beberapa program dalam program 100 hari bidang perekonomian, di antaranya masalah kesejahteraan petani. "Kita tidak hanya berhenti pada revitalisasi kehutanan dan perikanan, downstream membangun industri yang berbasis komoditas, menopang industri yang berbasis akan ada insentif dan upsteam akan ada insentif di sisi downstream, sehingga menimbulkan banyak lapangan kerja, dan ramah lingkungan," ungkapnya.Selanjutnya, jelas Hatta, pemerintah akan meningkatkan ketersediaan dan kelangsungan energi, industri ini kalau mengukur dari crude oil di 2010. "Saat ini sebesar 960 juta barel, 4 juta barel per hari, masih memiliki satu peluang baru. Meskipun, masalah energi primer menjadi perhatian kami, gas balance menjadi penting, kita defisit dalam gas balance, kita berupaya cadangan yang ada untuk domestik, untuk mendorong rumah tangga, industri, dan pabrik pupuk," katanya.Pengembangan UMKM menambah akses ke modal, termasuk KUR. "Akses perlu kita perkuat, serta meningkatkan nilai tambah, membangun infrakstruktur dan manufaktur dan membuat kawasan ekonomi khusus (KEK), Pantura, Pantai Timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan satu lagi di Papua," pungkasnya.Di samping itu, pihaknya akan mendorong investasi di dalam negeri, berdasarkan perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktur (PJ: Departemen Keuangan). JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa belum bisa memastikan berapa total biaya dalam program kerja 100 hari tim perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.  "Tidak bisa dipastikan cost-nya berapa, kepastian menjadi penting. Drafnya sudah selesai, sehingga secara fundamental masalah lahan sudah selesai," ujarnya, seusai menjadi keynote speech dalam acara Seminar tentang Outlook 2010 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (1/12/2009).Dijelaskannya, setidaknya terdapat beberapa program dalam program 100 hari bidang perekonomian, di antaranya masalah kesejahteraan petani. "Kita tidak hanya berhenti pada revitalisasi kehutanan dan perikanan, downstream membangun industri yang berbasis komoditas, menopang industri yang berbasis akan ada insentif dan upsteam akan ada insentif di sisi downstream, sehingga menimbulkan banyak lapangan kerja, dan ramah lingkungan," ungkapnya.Selanjutnya, jelas Hatta, pemerintah akan meningkatkan ketersediaan dan kelangsungan energi, industri ini kalau mengukur dari crude oil di 2010. "Saat ini sebesar 960 juta barel, 4 juta barel per hari, masih memiliki satu peluang baru. Meskipun, masalah energi primer menjadi perhatian kami, gas balance menjadi penting, kita defisit dalam gas balance, kita berupaya cadangan yang ada untuk domestik, untuk mendorong rumah tangga, industri, dan pabrik pupuk," katanya.Pengembangan UMKM menambah akses ke modal, termasuk KUR. "Akses perlu kita perkuat, serta meningkatkan nilai tambah, membangun infrakstruktur dan manufaktur dan membuat kawasan ekonomi khusus (KEK), Pantura, Pantai Timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan satu lagi di Papua," pungkasnya.Di samping itu, pihaknya akan mendorong investasi di dalam negeri, berdasarkan perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktur (PJ: Departemen Keuangan).