Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan menunjuk empat perusahaan asuransi milik pemerintah untuk menangani sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bagi masyarakat Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2009/12/23/320/287768/empat-asuransi-pemerintah-tangani-sjsnidhttps://economy.okezone.com/read/2009/12/23/320/287768/empat-asuransi-pemerintah-tangani-sjsnhttps://economy.okezone.com/read/2009/12/23/320/287768/empat-asuransi-pemerintah-tangani-sjsnRabu 23 Desember 2009 18:26 WIBRahmat BaihaqiIlustrasi. Foto: Corbishttps://img.okezone.com/content/2009/12/23/320/287768/wQIVLmlA4o.jpgJAKARTA - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan menunjuk empat perusahaan asuransi milik pemerintah untuk menangani sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bagi masyarakat Indonesia.   Adapun keempat asuransi tersebut yakni PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Keempat asuransi itu yang ditunjuk oleh Undang-Undang SJSN untuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).   "Tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan asuransi lain ikut terjun asal diperintahkan oleh Undang-Undang," ujar anggota DJSN Pos Hutabarat, di Jakarta, Rabu (23/12/2009).   Pos mengatakan, meski dana yang akan dikelola oleh perusahaan asuransi tersebut cukup banyak, tetapi dalam mengelola SJSN prinsipnya harus nirlaba.   Jamsostek akan mengurusi jaminan kesehatan untuk pekerja, Askes untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Taspen untuk pensiunan, dan Asabri untuk TNI/Polri dan PNS TNI/Polri.   Menurut dia, tahun depan dari berbagai jaminan sosial yang ada, DJSN baru akan mengupayakan jaminan kesehatan untuk dijalankan. Tetapi pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian Peraturan Pelaksana UU No 40/2004 tentang SJSN.   "Rampungnya UU BPJS dan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang penerima bantuan iuran dan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan," katanya.   Untuk tahun depan, kata dia, potensi dana jaminan kesehatan yang bisa dikelola jika ada sekira 76 juta rakyat miskin sekira Rp4 triliun-Rp5 triliun. Sedangkan jika seluruh rakyat Indonesia diberikan jaminan kesehatan bisa mencapai Rp27 triliun.   "Uang ini kemungkinan tidak terserap semua, maka kebijakan dari komite keuangan dan investasi untuk mengelola dana tersebut," katanya.   Anggota DJSN lainnya Haris E Santoso menambahkan, dengan besarnya dana yang akan dikelola dalam SJSN tersebut, bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia.   "Ini sangat penting untuk membiayai jaminan sosial tetapi di sisi lain juga bisa mendanai pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya investasi yang akan ditanamkan," tambah dia.  JAKARTA - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan menunjuk empat perusahaan asuransi milik pemerintah untuk menangani sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bagi masyarakat Indonesia.   Adapun keempat asuransi tersebut yakni PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Keempat asuransi itu yang ditunjuk oleh Undang-Undang SJSN untuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).   "Tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan asuransi lain ikut terjun asal diperintahkan oleh Undang-Undang," ujar anggota DJSN Pos Hutabarat, di Jakarta, Rabu (23/12/2009).   Pos mengatakan, meski dana yang akan dikelola oleh perusahaan asuransi tersebut cukup banyak, tetapi dalam mengelola SJSN prinsipnya harus nirlaba.   Jamsostek akan mengurusi jaminan kesehatan untuk pekerja, Askes untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Taspen untuk pensiunan, dan Asabri untuk TNI/Polri dan PNS TNI/Polri.   Menurut dia, tahun depan dari berbagai jaminan sosial yang ada, DJSN baru akan mengupayakan jaminan kesehatan untuk dijalankan. Tetapi pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian Peraturan Pelaksana UU No 40/2004 tentang SJSN.   "Rampungnya UU BPJS dan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang penerima bantuan iuran dan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan," katanya.   Untuk tahun depan, kata dia, potensi dana jaminan kesehatan yang bisa dikelola jika ada sekira 76 juta rakyat miskin sekira Rp4 triliun-Rp5 triliun. Sedangkan jika seluruh rakyat Indonesia diberikan jaminan kesehatan bisa mencapai Rp27 triliun.   "Uang ini kemungkinan tidak terserap semua, maka kebijakan dari komite keuangan dan investasi untuk mengelola dana tersebut," katanya.   Anggota DJSN lainnya Haris E Santoso menambahkan, dengan besarnya dana yang akan dikelola dalam SJSN tersebut, bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia.   "Ini sangat penting untuk membiayai jaminan sosial tetapi di sisi lain juga bisa mendanai pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya investasi yang akan ditanamkan," tambah dia.