Badan Anggaran DPR mengaku tidak diberitahu pemerintah ihwal pembelian 80 unit mobil Toyota Crown Saloon sebagai pengganti kendaraan dinas pejabat negara.https://economy.okezone.com/read/2009/12/30/20/289527/pembelian-mobil-baru-menteri-tak-diketahuiidhttps://economy.okezone.com/read/2009/12/30/20/289527/pembelian-mobil-baru-menteri-tak-diketahuihttps://economy.okezone.com/read/2009/12/30/20/289527/pembelian-mobil-baru-menteri-tak-diketahuiRabu 30 Desember 2009 16:48 WIBMeutia Rahmi Mobil Menteri Toyota Crown Saloon yang Diperdebatkan. Foto: Ferdinan/okezone.comhttps://img.okezone.com/content/2009/12/30/20/289527/xtJ7oRMOd0.jpgJAKARTA - Badan Anggaran DPR mengaku tidak diberitahu pemerintah ihwal pembelian 80 unit mobil Toyota Crown Saloon sebagai pengganti kendaraan dinas pejabat negara.   Pemerintah, diakui DPR, tidak pernah menjelaskan secara terperinci anggaran yang diajukan untuk kendaraan dinas baru ini.   Kepala Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, Departemen Keuangan (Depkeu) memang sempat mengajukan anggaran mendesak untuk pembayaran pajak kendaraan sebesar Rp62,81 miliar pada 18 Oktober 2009.   "Tapi tidak disertai dengan rincian mengenai status mobil tersebut," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/12/2009).   Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2009 yang disahkan Oktober 2008, kata Harry, anggaran untuk kendaraan menteri atau pejabat setingkat menteri, ketua/wakil ketua Lembaga Tinggi Negara dialokasikan di anggaran mendesak Depkeu dengan kuasa pengguna anggarannya Sekretariat Negara. Nilai alokasinya Rp63,99 miliar untuk 79 kendaraan sehingga masing-masing dijatah Rp810 juta.   Tetapi pada 19 Oktober 2009 Menkeu melalui surat No 652/ MK/ 02/ 2009 mengajukan lagi anggaran sebesar Rp62,81 miliar untuk pajak mobil itu kepada DPR sehingga total menjadi Rp126,79 miliar. Meski tidak dijelaskan secara rinci, Badan Anggaran DPR pada 3 November 2009 tetap menyetujui pengajuan dana itu.   "Yang akan menjadi pertanyaan apakah anggaran Rp63,99 milliar itu seharusnya sudah termasuk pajak, Badan Anggaran tidak diberitahu jenis mobil apa atau harganya berapa," katanya.   Harry lalu meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap hal tersebut dalam pemeriksaan laporan keuangan tahunan.   "Saya kira biar BPK memeriksa nanti dalam pemeriksaan APBNP 2009 apakah ada pelanggaran spesifikasi pembelian yang tidak sesuai dengan peruntukan semula," kata dia.JAKARTA - Badan Anggaran DPR mengaku tidak diberitahu pemerintah ihwal pembelian 80 unit mobil Toyota Crown Saloon sebagai pengganti kendaraan dinas pejabat negara.   Pemerintah, diakui DPR, tidak pernah menjelaskan secara terperinci anggaran yang diajukan untuk kendaraan dinas baru ini.   Kepala Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, Departemen Keuangan (Depkeu) memang sempat mengajukan anggaran mendesak untuk pembayaran pajak kendaraan sebesar Rp62,81 miliar pada 18 Oktober 2009.   "Tapi tidak disertai dengan rincian mengenai status mobil tersebut," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/12/2009).   Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2009 yang disahkan Oktober 2008, kata Harry, anggaran untuk kendaraan menteri atau pejabat setingkat menteri, ketua/wakil ketua Lembaga Tinggi Negara dialokasikan di anggaran mendesak Depkeu dengan kuasa pengguna anggarannya Sekretariat Negara. Nilai alokasinya Rp63,99 miliar untuk 79 kendaraan sehingga masing-masing dijatah Rp810 juta.   Tetapi pada 19 Oktober 2009 Menkeu melalui surat No 652/ MK/ 02/ 2009 mengajukan lagi anggaran sebesar Rp62,81 miliar untuk pajak mobil itu kepada DPR sehingga total menjadi Rp126,79 miliar. Meski tidak dijelaskan secara rinci, Badan Anggaran DPR pada 3 November 2009 tetap menyetujui pengajuan dana itu.   "Yang akan menjadi pertanyaan apakah anggaran Rp63,99 milliar itu seharusnya sudah termasuk pajak, Badan Anggaran tidak diberitahu jenis mobil apa atau harganya berapa," katanya.   Harry lalu meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap hal tersebut dalam pemeriksaan laporan keuangan tahunan.   "Saya kira biar BPK memeriksa nanti dalam pemeriksaan APBNP 2009 apakah ada pelanggaran spesifikasi pembelian yang tidak sesuai dengan peruntukan semula," kata dia.