Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mendesak pemerintah untuk menunda implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).https://economy.okezone.com/read/2010/02/10/320/302285/dpr-desak-pemerintah-tunda-fta-asean-chinaidhttps://economy.okezone.com/read/2010/02/10/320/302285/dpr-desak-pemerintah-tunda-fta-asean-chinahttps://economy.okezone.com/read/2010/02/10/320/302285/dpr-desak-pemerintah-tunda-fta-asean-chinaRabu 10 Februari 2010 14:28 WIBNina Dwi AntikaFoto: Corbishttps://img.okezone.com/content/2010/02/10/320/302285/53w9BgVRZ2.jpgJAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mendesak pemerintah untuk menunda implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)."Langkah DPR mendesak pemerintah untuk menunda dan menegosiasiakan ACFTA, menunda dan menegosiasikan dengan negara lain, usaha DPR dalam perlindungan industri dalam negeri dalam dua bidang legislasi dan pengawasan," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, saat ditemui wartawan dalam acara seminar Peran Hukum Indonesia dalam Menetralisasi Dampak Negatif Asean-China Free Trade Area (ACFTA), di Hotel Saripan Pascifik, Jakarta, Rabu (10/2/2010).ACFTA perlu ditangguhkan karena belum siap dihadapi oleh industri nasional. Langkah pemerintah dalam penerapan ACFTA ini perlu ditinjau kembali dan perjanjian ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Kesalahan pemerintah tidak menyiapkan industri kita dalam tujuh tahun ini. Selain desakan penangguhan dan penundaan ACFTA, pemerintah juga didesak untuk membenahi dan memperkuat kelembagaan yang mendukung kelancaran arus transportasi barang dan jasa dalam bentuk penguatan kelembagaan. Para anggota Dewan menilai, diperlukan adanya reformasi birokrasi, terutama terkait dengan dukungan anggaran terhadap lembagalembaga pendukung tersebut.Pemerintah juga diminta untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap masuk dan beredarnya barang impor dan menyiapkan pelabuhan-pelabuhan, khususnya yang melayani impor barang dalam rangka implementasi ACFTA. Terkait lambannya proses renegosiasi oleh Kementerian Perdagangan, Komisi VI juga mendesak untuk segera dikirimkan notifikasi ke Sekretariat ASEAN untuk melakukan penangguhan dan renegosiasi ACFTA.Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Perindustrian Eddy Putra Irawadi di Departemen Keuangan mengatakan langkah Indonesia dalam penerapan ACFTA berupakan komitmen sebagai komunitas dengan negara-negara tetangga."Indonesia tetap berkomitmen dangan ACFTA, karena ini adalah komitmen komunitas bukan single country, namun tetap membenahi pasar-pasar domestik dengan tiga strategi menghadapi persaingan global yakni penguatan daya saing global, pengamanan pasar domestik dan penguatan ekspor," pungkasnya.JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mendesak pemerintah untuk menunda implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)."Langkah DPR mendesak pemerintah untuk menunda dan menegosiasiakan ACFTA, menunda dan menegosiasikan dengan negara lain, usaha DPR dalam perlindungan industri dalam negeri dalam dua bidang legislasi dan pengawasan," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, saat ditemui wartawan dalam acara seminar Peran Hukum Indonesia dalam Menetralisasi Dampak Negatif Asean-China Free Trade Area (ACFTA), di Hotel Saripan Pascifik, Jakarta, Rabu (10/2/2010).ACFTA perlu ditangguhkan karena belum siap dihadapi oleh industri nasional. Langkah pemerintah dalam penerapan ACFTA ini perlu ditinjau kembali dan perjanjian ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Kesalahan pemerintah tidak menyiapkan industri kita dalam tujuh tahun ini. Selain desakan penangguhan dan penundaan ACFTA, pemerintah juga didesak untuk membenahi dan memperkuat kelembagaan yang mendukung kelancaran arus transportasi barang dan jasa dalam bentuk penguatan kelembagaan. Para anggota Dewan menilai, diperlukan adanya reformasi birokrasi, terutama terkait dengan dukungan anggaran terhadap lembagalembaga pendukung tersebut.Pemerintah juga diminta untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap masuk dan beredarnya barang impor dan menyiapkan pelabuhan-pelabuhan, khususnya yang melayani impor barang dalam rangka implementasi ACFTA. Terkait lambannya proses renegosiasi oleh Kementerian Perdagangan, Komisi VI juga mendesak untuk segera dikirimkan notifikasi ke Sekretariat ASEAN untuk melakukan penangguhan dan renegosiasi ACFTA.Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Perindustrian Eddy Putra Irawadi di Departemen Keuangan mengatakan langkah Indonesia dalam penerapan ACFTA berupakan komitmen sebagai komunitas dengan negara-negara tetangga."Indonesia tetap berkomitmen dangan ACFTA, karena ini adalah komitmen komunitas bukan single country, namun tetap membenahi pasar-pasar domestik dengan tiga strategi menghadapi persaingan global yakni penguatan daya saing global, pengamanan pasar domestik dan penguatan ekspor," pungkasnya.