Pengamat Ekonomi Aviliani berharap anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR tidak memboikot rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.https://economy.okezone.com/read/2010/03/10/20/311292/aviliani-rapat-diboikot-sri-mulyani-tak-akan-kucuri-uangidhttps://economy.okezone.com/read/2010/03/10/20/311292/aviliani-rapat-diboikot-sri-mulyani-tak-akan-kucuri-uanghttps://economy.okezone.com/read/2010/03/10/20/311292/aviliani-rapat-diboikot-sri-mulyani-tak-akan-kucuri-uangRabu 10 Maret 2010 17:28 WIBInsaf Albert TariganPengamat Ekonomi Aviliani. Foto: Koran SIhttps://img.okezone.com/content/2010/03/10/20/311292/Zx5uty4UU4.jpgJAKARTA - Pengamat Ekonomi Aviliani berharap anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR tidak memboikot rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.Jika itu dilakukan, berarti DPR tidak dewasa dan tidak bijak berpolitik. Terlebih lagi, mereka berarti lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan rakyat."Karena jika diboikot, maka Sri Mulyani tidak akan berani mengeluarkan uang karena APBN belum disetujui," katanya, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/3/2010).Akibatnya, sambung dia, rakyat menderita karena pembangunan ekonomi mandek. Sebab, daerah-daerah tidak mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat.Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin. Menurut dia, DPR tidak boleh memboikot rapat dengan menteri keuangan dengan alasan tidak percaya. "Mosi tidak percaya tidak dikenal dalam sistem presidensial," katanya.Lagipula, demikian Lukman, Sri Mulyani, dalam tugasnya sebagai mitra DPR adalah perwakilan presiden. Artinya, jika DPR memboikot, sama artinya menyatakan tidak percaya kepada presiden."Jangan sampai proses politik Bank Century mengganggu kemitraan pemerintah dan DPR serta menimbulkan komplikasi politik yang tidak perlu. Persoalan Bank Century sudah selesai dengan rekomendasi DPR. Sekarang masuk proses hukum," pungkasnya.JAKARTA - Pengamat Ekonomi Aviliani berharap anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR tidak memboikot rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.Jika itu dilakukan, berarti DPR tidak dewasa dan tidak bijak berpolitik. Terlebih lagi, mereka berarti lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan rakyat."Karena jika diboikot, maka Sri Mulyani tidak akan berani mengeluarkan uang karena APBN belum disetujui," katanya, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/3/2010).Akibatnya, sambung dia, rakyat menderita karena pembangunan ekonomi mandek. Sebab, daerah-daerah tidak mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat.Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin. Menurut dia, DPR tidak boleh memboikot rapat dengan menteri keuangan dengan alasan tidak percaya. "Mosi tidak percaya tidak dikenal dalam sistem presidensial," katanya.Lagipula, demikian Lukman, Sri Mulyani, dalam tugasnya sebagai mitra DPR adalah perwakilan presiden. Artinya, jika DPR memboikot, sama artinya menyatakan tidak percaya kepada presiden."Jangan sampai proses politik Bank Century mengganggu kemitraan pemerintah dan DPR serta menimbulkan komplikasi politik yang tidak perlu. Persoalan Bank Century sudah selesai dengan rekomendasi DPR. Sekarang masuk proses hukum," pungkasnya.