Pemerintah membuka peluang investasi asing lebih besar hingga bisa menjadi mayoritas karena kebutuhan dana yang sangat besar yaitu USD70 miliar-USD80 miliar per tahun.https://economy.okezone.com/read/2010/03/17/20/313236/butuh-usd80-m-pemerintah-buka-peluang-investasi-asingidhttps://economy.okezone.com/read/2010/03/17/20/313236/butuh-usd80-m-pemerintah-buka-peluang-investasi-asinghttps://economy.okezone.com/read/2010/03/17/20/313236/butuh-usd80-m-pemerintah-buka-peluang-investasi-asingRabu 17 Maret 2010 11:17 WIBCandra Setya SantosoIlustrasi. Foto: Corbishttps://img.okezone.com/content/2010/03/17/20/313236/o1js8ofEpf.jpgJAKARTA - Pemerintah membuka peluang investasi asing lebih besar hingga bisa menjadi mayoritas karena kebutuhan dana yang sangat besar yaitu USD70 miliar-USD80 miliar per tahun."Sektor lain adalah kesehatan yang selama ini ada penutupan bagi investor asing dan hanya terbuka di Surabaya dan Medan saja. Nantinya secara kolektif mau dibuka di mana pun di Indonesia sampai dengan 67 persen," tutur Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, saat ditemui wartawan, di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/3/2010).Meski membuka peluang lebih besar bagi investor asing, Gita menegaskan, pemerintah akan memastikan tersedianya fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, dia mengatakan bila hal ini perlu diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI)."DNI penting sekali bukan dalam arti kita neoliberal atau anti nasionalis. Ini agar kita bisa memberi sinyal positif bagi siapapun di dalam negeri atau di luar negeri bahwa kita open for bussiness," tambahnya.Menurut dia, Perpres DNI yang baru telah selesai dibahas bersama institusi terkait dan akan diterbitkan pada Maret ini.JAKARTA - Pemerintah membuka peluang investasi asing lebih besar hingga bisa menjadi mayoritas karena kebutuhan dana yang sangat besar yaitu USD70 miliar-USD80 miliar per tahun."Sektor lain adalah kesehatan yang selama ini ada penutupan bagi investor asing dan hanya terbuka di Surabaya dan Medan saja. Nantinya secara kolektif mau dibuka di mana pun di Indonesia sampai dengan 67 persen," tutur Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, saat ditemui wartawan, di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/3/2010).Meski membuka peluang lebih besar bagi investor asing, Gita menegaskan, pemerintah akan memastikan tersedianya fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, dia mengatakan bila hal ini perlu diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI)."DNI penting sekali bukan dalam arti kita neoliberal atau anti nasionalis. Ini agar kita bisa memberi sinyal positif bagi siapapun di dalam negeri atau di luar negeri bahwa kita open for bussiness," tambahnya.Menurut dia, Perpres DNI yang baru telah selesai dibahas bersama institusi terkait dan akan diterbitkan pada Maret ini.