Kajian untuk tidak menjatah pengguna sepeda motor dalam menggunakan BBM bersubsidi ditolak mentah-mentah. Kebijakan ini dinilai aneh dan tidak prorakyat.https://economy.okezone.com/read/2010/05/27/320/336866/aneh-sepeda-motor-kok-enggak-dapat-bbm-subsidiidhttps://economy.okezone.com/read/2010/05/27/320/336866/aneh-sepeda-motor-kok-enggak-dapat-bbm-subsidihttps://economy.okezone.com/read/2010/05/27/320/336866/aneh-sepeda-motor-kok-enggak-dapat-bbm-subsidiKamis 27 Mei 2010 11:19 WIBMaria Ulfa Eleven SafaFoto: Koran SIhttps://img.okezone.com/content/2010/05/27/320/336866/dWD1rPC9OQ.jpgJAKARTA - Kajian untuk tidak menjatah pengguna sepeda motor dalam menggunakan BBM bersubsidi ditolak mentah-mentah. Kebijakan ini dinilai aneh dan tidak prorakyat."Itu akan menjadi kebijakan yang aneh, di mana dibeda-bedakan premium untuk motor dan mobil. Di negara mana pun juga tidak ada yang membedakan ini, jadi saya sebut ini aneh dan akan menjadi kebijakan yang tidak prorakyat," tegas Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Pramono Anung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2010).Menurutnya, keputusan yang aneh ini akan menimbulkan pasar gelap karena adanya perbedaan harga tersebut. Dirinya pun meyakini bila kebijakan ini akan ditolak oleh DPR karena tidak prorakyat."Kalau permasalahannya adalah masalah cadangan subsidi, harusnya pemerintah memikirkan solusinya dengan cara memperbaiki manajemen transportasi, misalnya mengadakan transportasi massal yang lebih baik. Jadi bukan malah dibebankan kepada masyarakat," jelasnya.Dia pun menyarankan kepada Pemerintah, termasuk BP Migas, yang harus mencari cadangan-cadangan baru, di mana di wilayah Indonesia bagian Timur banyak cadangan yang bagus. "Jangan malah yang sudah ada diperdebatkan," pungkasnya.JAKARTA - Kajian untuk tidak menjatah pengguna sepeda motor dalam menggunakan BBM bersubsidi ditolak mentah-mentah. Kebijakan ini dinilai aneh dan tidak prorakyat."Itu akan menjadi kebijakan yang aneh, di mana dibeda-bedakan premium untuk motor dan mobil. Di negara mana pun juga tidak ada yang membedakan ini, jadi saya sebut ini aneh dan akan menjadi kebijakan yang tidak prorakyat," tegas Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Pramono Anung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2010).Menurutnya, keputusan yang aneh ini akan menimbulkan pasar gelap karena adanya perbedaan harga tersebut. Dirinya pun meyakini bila kebijakan ini akan ditolak oleh DPR karena tidak prorakyat."Kalau permasalahannya adalah masalah cadangan subsidi, harusnya pemerintah memikirkan solusinya dengan cara memperbaiki manajemen transportasi, misalnya mengadakan transportasi massal yang lebih baik. Jadi bukan malah dibebankan kepada masyarakat," jelasnya.Dia pun menyarankan kepada Pemerintah, termasuk BP Migas, yang harus mencari cadangan-cadangan baru, di mana di wilayah Indonesia bagian Timur banyak cadangan yang bagus. "Jangan malah yang sudah ada diperdebatkan," pungkasnya.