Belum maksimalnya produksi minyak dari Blok Cepu membuat Wakil Presiden Boediono gerah. Untuk itu, Wapres meminta permasalahan di blok Cepu segera terselesaikan sehingga target lifting sebesar 165 ribu barel per hari pada 2013 tercapai.https://economy.okezone.com/read/2010/06/11/320/341897/wapres-desak-masalah-blok-cepu-diselesaikanidhttps://economy.okezone.com/read/2010/06/11/320/341897/wapres-desak-masalah-blok-cepu-diselesaikanhttps://economy.okezone.com/read/2010/06/11/320/341897/wapres-desak-masalah-blok-cepu-diselesaikanJum'at 11 Juni 2010 13:37 WIBTaufik Hidayatilustrasihttps://img.okezone.com/content/2010/06/11/320/341897/297kMXO7wT.jpgJAKARTA - Belum maksimalnya produksi minyak dari Blok Cepu membuat Wakil Presiden Boediono gerah. Untuk itu, Wapres meminta permasalahan di blok Cepu segera terselesaikan sehingga target lifting sebesar 165 ribu barel per hari pada 2013 tercapai.”Wapres ingatkan masalah Cepu agar cepat selesai. Ada pertemuan lanjutan dengan BP Migas dan stakeholder lain. Karena ini peluang untuk meningkatkan produksi minyak, yang bisa 165 ribu barel per hari di 2013. Kalau enggak direalisasikan sekarang bisa terhambat,” ujar Juru Bicara Wakil Presiden Yopi Hidayat, di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (11/6/2010).Sebagaimana diketahui, produksi minyak Blok Cepu saat ini baru mencapai kisaran 20 ribu barel per hari karena masih terdapat terkendala pembebasan lahan dan juga daya tampung dari pembeli yaitu Pertamina dan Tri Wahana Universal.Sementara itu, terkait lifting minyak secara keseluruhan Wapres juga meminta agar koordinasi antar kementerian dapat terus berjalan sehingga dalam proses produksi minyak tidak terjadi tumpang tindih aturan.”Produksi kita di bawah satu juta barel per hari. Indetifikasi masalah membutuhkan koordinasi antar kementerian dan lintas menko. Bagaimana produksi dengan UU, selama ini sudah berjalan dengan menteri Lingkungan Hidup dan ESDM agar lingkungan hidup tidak dikorbankan, dan tidak mengganggu para perusahaan minyak yang sedang eksploitasi,” jelasnya.Terkait dengan masalah RPP Cost Recovery yang belum juga rampung, Wapres memberi deadline kepada kementerian ESDM dan kementerian Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan teknis terkait hal tersebut paling lambat dalam tempo satu bulan. Hal ini tak lain agar investor tidak lagi ragu untuk berinvestasi di bidang minyak dan gas bumi (migas).“RPP-nya (Cost Recovery) harus segera diselesaikan, Wapres sudah minta agar cepat selesai, deadline antara ESDM dan Kemenkeu. Misalnya masalah perpajakan, pajak impor untuk barang-barang eksplorasi ada keluhan. Akan ada rapat selanjutnya, deadline hingga satu bulan dan dilaporkan ke wapres,” tandasnya.Sebelumnya, Menteri ESDM Darwin Z Saleh menargetkan draf aturan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Cost Recovery dapat segera diajukan ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk selanjutnya ditandatangani Presiden dalam tempo satu bulan ke depan. Saat ini draf tersebut telah berada di Kementerian Hukum dan HAM.“Tafsiran kami, dalam satu bulan sudah dapat menyelesaikan RPP yang dimaksud dan kemudian (disampaikan)  ke Setneg,” ujarnya Diharapkan, dengan adanya desakan dari DPR tentang RPP Cost Recovery dapat mempercepat proses penyelesaian aturan tersebut.RPP Cost Recovery sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 4 undang-undang Nomor 41 tahun 2008 tentang APBN tahun anggaran 2009 akan digunakan sebagai dasar untuk pembahasan asumsi makro RAPBN 2011.Sementara itu, Dirjen Migas Evita H Legowo menambahkan, RPP Cost Recovery telah dibahas antardepartemen sebanyak dua kali dan diperkirakan perlu dilakukan pertemuan sekali lagi karena terjadi pergantian Menteri Keuangan.Terkait materi RPP, lanjutnya, hampir tidak ada masalah karena 99 persen sudah ada kesamaan pandangan antara instansi terkait. Masalah capping (pembatasan) cost recovery juga sudah tidak ada lagi.(adn)JAKARTA - Belum maksimalnya produksi minyak dari Blok Cepu membuat Wakil Presiden Boediono gerah. Untuk itu, Wapres meminta permasalahan di blok Cepu segera terselesaikan sehingga target lifting sebesar 165 ribu barel per hari pada 2013 tercapai.”Wapres ingatkan masalah Cepu agar cepat selesai. Ada pertemuan lanjutan dengan BP Migas dan stakeholder lain. Karena ini peluang untuk meningkatkan produksi minyak, yang bisa 165 ribu barel per hari di 2013. Kalau enggak direalisasikan sekarang bisa terhambat,” ujar Juru Bicara Wakil Presiden Yopi Hidayat, di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (11/6/2010).Sebagaimana diketahui, produksi minyak Blok Cepu saat ini baru mencapai kisaran 20 ribu barel per hari karena masih terdapat terkendala pembebasan lahan dan juga daya tampung dari pembeli yaitu Pertamina dan Tri Wahana Universal.Sementara itu, terkait lifting minyak secara keseluruhan Wapres juga meminta agar koordinasi antar kementerian dapat terus berjalan sehingga dalam proses produksi minyak tidak terjadi tumpang tindih aturan.”Produksi kita di bawah satu juta barel per hari. Indetifikasi masalah membutuhkan koordinasi antar kementerian dan lintas menko. Bagaimana produksi dengan UU, selama ini sudah berjalan dengan menteri Lingkungan Hidup dan ESDM agar lingkungan hidup tidak dikorbankan, dan tidak mengganggu para perusahaan minyak yang sedang eksploitasi,” jelasnya.Terkait dengan masalah RPP Cost Recovery yang belum juga rampung, Wapres memberi deadline kepada kementerian ESDM dan kementerian Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan teknis terkait hal tersebut paling lambat dalam tempo satu bulan. Hal ini tak lain agar investor tidak lagi ragu untuk berinvestasi di bidang minyak dan gas bumi (migas).“RPP-nya (Cost Recovery) harus segera diselesaikan, Wapres sudah minta agar cepat selesai, deadline antara ESDM dan Kemenkeu. Misalnya masalah perpajakan, pajak impor untuk barang-barang eksplorasi ada keluhan. Akan ada rapat selanjutnya, deadline hingga satu bulan dan dilaporkan ke wapres,” tandasnya.Sebelumnya, Menteri ESDM Darwin Z Saleh menargetkan draf aturan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Cost Recovery dapat segera diajukan ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk selanjutnya ditandatangani Presiden dalam tempo satu bulan ke depan. Saat ini draf tersebut telah berada di Kementerian Hukum dan HAM.“Tafsiran kami, dalam satu bulan sudah dapat menyelesaikan RPP yang dimaksud dan kemudian (disampaikan)  ke Setneg,” ujarnya Diharapkan, dengan adanya desakan dari DPR tentang RPP Cost Recovery dapat mempercepat proses penyelesaian aturan tersebut.RPP Cost Recovery sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 4 undang-undang Nomor 41 tahun 2008 tentang APBN tahun anggaran 2009 akan digunakan sebagai dasar untuk pembahasan asumsi makro RAPBN 2011.Sementara itu, Dirjen Migas Evita H Legowo menambahkan, RPP Cost Recovery telah dibahas antardepartemen sebanyak dua kali dan diperkirakan perlu dilakukan pertemuan sekali lagi karena terjadi pergantian Menteri Keuangan.Terkait materi RPP, lanjutnya, hampir tidak ada masalah karena 99 persen sudah ada kesamaan pandangan antara instansi terkait. Masalah capping (pembatasan) cost recovery juga sudah tidak ada lagi.(adn)