<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Harry: Obligasi Daerah Perlu untuk Bangun Infrastruktur</title><description>JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menerbitkan obligasi pada daerah diperlukan untuk membangun infrastruktur di daerah.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2011/01/16/278/414385/harry-obligasi-daerah-perlu-untuk-bangun-infrastruktur</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2011/01/16/278/414385/harry-obligasi-daerah-perlu-untuk-bangun-infrastruktur"/><item><title>Harry: Obligasi Daerah Perlu untuk Bangun Infrastruktur</title><link>https://economy.okezone.com/read/2011/01/16/278/414385/harry-obligasi-daerah-perlu-untuk-bangun-infrastruktur</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2011/01/16/278/414385/harry-obligasi-daerah-perlu-untuk-bangun-infrastruktur</guid><pubDate>Minggu 16 Januari 2011 12:11 WIB</pubDate><dc:creator>Martin Bagya Kertiyasa</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2011/01/16/278/414385/MCdu3MvaNg.jpg" expression="full" type="image/jpeg">ilustrasi Foto: Heru Haryono/okezone </media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2011/01/16/278/414385/MCdu3MvaNg.jpg</image><title>ilustrasi Foto: Heru Haryono/okezone </title></images><description>JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menerbitkan obligasi pada daerah diperlukan untuk membangun infrastruktur di daerah.&amp;nbsp;Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi XI Harry Azhar Azis. Menurutnya, sasaran pemerintah memberikan transfer daerah dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBN) bisa difokuskan pada pembangunan jalan dan pelabuhan.&amp;nbsp;&quot;Kalau itu sebenarnya sasarannya kepada pembangunan infrastruktur, kita akan fokus pada jalan dan pelabuhan,&quot; jelas Harry kala dihubungi akhir pekan ini.&amp;nbsp;Lebih lanjut, dia mengatakan dana tersebut juga dapat dialihkan untuk kepentingan pembangunan daerah. &quot;Kemudian berikutnya adalah usaha rakyat, perbaikan sekolah, posyandu atau soal kesehatan,&quot; tambah Harry.Harry menilai, dirinya melihat masalah infrastruktur daerah seperti boottleneck, namun dirinya menyayangkan pemerintah yang nampak ragu-ragu dalam mengambil keputusan ini.&quot;Infasturktur kemacetan dari boottleneck, pemerintah kayaknya ragu-ragu juga tentang ini,&quot; kata Harry.Selain itu Harry juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai terlalu baik pada kementerian lembaga yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini. &quot;Kementerian PU dan perhubungan penyerapannya paling jelek di negara kita ini, tapi tidak ada sanksi,&quot; tandas Harry.</description><content:encoded>JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menerbitkan obligasi pada daerah diperlukan untuk membangun infrastruktur di daerah.&amp;nbsp;Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi XI Harry Azhar Azis. Menurutnya, sasaran pemerintah memberikan transfer daerah dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBN) bisa difokuskan pada pembangunan jalan dan pelabuhan.&amp;nbsp;&quot;Kalau itu sebenarnya sasarannya kepada pembangunan infrastruktur, kita akan fokus pada jalan dan pelabuhan,&quot; jelas Harry kala dihubungi akhir pekan ini.&amp;nbsp;Lebih lanjut, dia mengatakan dana tersebut juga dapat dialihkan untuk kepentingan pembangunan daerah. &quot;Kemudian berikutnya adalah usaha rakyat, perbaikan sekolah, posyandu atau soal kesehatan,&quot; tambah Harry.Harry menilai, dirinya melihat masalah infrastruktur daerah seperti boottleneck, namun dirinya menyayangkan pemerintah yang nampak ragu-ragu dalam mengambil keputusan ini.&quot;Infasturktur kemacetan dari boottleneck, pemerintah kayaknya ragu-ragu juga tentang ini,&quot; kata Harry.Selain itu Harry juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai terlalu baik pada kementerian lembaga yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini. &quot;Kementerian PU dan perhubungan penyerapannya paling jelek di negara kita ini, tapi tidak ada sanksi,&quot; tandas Harry.</content:encoded></item></channel></rss>
