Menko Perekonomian Hatta Radjasa menjelaskan saat ini terdapat enam tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro yang ada.https://economy.okezone.com/read/2011/01/26/20/418088/inilah-6-tantangan-lembaga-keuangan-mikro-di-indonesiaidhttps://economy.okezone.com/read/2011/01/26/20/418088/inilah-6-tantangan-lembaga-keuangan-mikro-di-indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2011/01/26/20/418088/inilah-6-tantangan-lembaga-keuangan-mikro-di-indonesiaRabu 26 Januari 2011 12:35 WIBMartin Bagya KertiyasaMenko Perekonomian Hatta Rajasa Foto: Tangguh Putra/okezonehttps://img.okezone.com/content/2011/01/26/20/418088/EmueFGcKJr.jpgJAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Radjasa menjelaskan saat ini terdapat enam tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro yang ada."Ada enam tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro di Indonesia," ungkap Hatta kala memberikan paparan pada acara Microfinance Summit 2011, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (26/1/2011).Adapun keenam tantangan tersebut adalah yang pertama lembaga keuangan mikro (LKM) tidak dijamin oleh Undang-Undang (UU) namun tidak semua perbankan punya jaringan di pedesaan. "Tidak semua perbankan punya jaringan di pedesaan, UU perbankan hanya mengizinkan bank menghimpun sehingga securitynya sulit, lembaga keuangan mikro belum dijamin UU," jelas Hatta.Menurut Hatta dengan adanya UU maka akan mendorong masyarakat untuk menabung sehingga ada perputaran dana di masyarakat yang dapat dimaksimalkan. "Ini mendiscourage masyarakat untuk menabung, ada inefisiensi perputaran dana masyarakat. Diperlukan terlindunginya dana masyarakat di LKM," jelasnya.Kedua, perlunya  merumuskan dasar hukum LKM yang selaras dengan lembaga lain. "LKM harus memberi perlindungan berasas kehati-hatian," tegasnya.Ketiga adalah membangun pengawasan. Menurut Hatta LKM tersebar hingga wilayah terpencil sehingga bank di daerah harus punya konektivitas.  "BPD tangani Pemda, maka harus bangun linkages dengan UKM. BPD membangun lagi dengan sistem di atasnya. Sehingga sistem keuangan kita terhubung, aliran dana terhubung sampai dengan pedesaan," tambahnya.Keempat adalah pembinaan bagi usaha kecil menegah (ukm)."Pemda, khususnya provinsi.punya kelengkapan infrastruktur. Kewenangan penerbitan izin pendirian LKM perlu ditentukan sehingga bisa membina UKM," paparnya.Kelima, integrasi LKM terhadap sektor keuangan."Perlu kepatuhan tata kelola yang baik serta pengawasan yg teratur untuk memastikan keberlanjutan pelayanan keuangan lkm kepada masy miskin dlm jangka panjang," kata Hatta.Terakhir adalah implementasi peran pemerintah yang tepat dalam pengembangan keuangan mikro. "ini dilakukan untuk mendorong LKM menjadi katalisator mengembangan kewirausahaan. Membuat inkubator bisnis, tidak mungkn meningkatkan capacity bulidng kalau tidak ada instrumennnya," tuturnya.Lebih jauh Hatta menjelaskan dengan LKM minat usaha masyarakat miskin dapat ditingkatkan. "LKM tidak hanya membantu pembiayaan tapi mendorong minat wirausaha masyarakat miskin, dewan pengarah KUR tidak segan melakukan perbaikan," tandasnya.(adn)JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Radjasa menjelaskan saat ini terdapat enam tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro yang ada."Ada enam tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro di Indonesia," ungkap Hatta kala memberikan paparan pada acara Microfinance Summit 2011, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (26/1/2011).Adapun keenam tantangan tersebut adalah yang pertama lembaga keuangan mikro (LKM) tidak dijamin oleh Undang-Undang (UU) namun tidak semua perbankan punya jaringan di pedesaan. "Tidak semua perbankan punya jaringan di pedesaan, UU perbankan hanya mengizinkan bank menghimpun sehingga securitynya sulit, lembaga keuangan mikro belum dijamin UU," jelas Hatta.Menurut Hatta dengan adanya UU maka akan mendorong masyarakat untuk menabung sehingga ada perputaran dana di masyarakat yang dapat dimaksimalkan. "Ini mendiscourage masyarakat untuk menabung, ada inefisiensi perputaran dana masyarakat. Diperlukan terlindunginya dana masyarakat di LKM," jelasnya.Kedua, perlunya  merumuskan dasar hukum LKM yang selaras dengan lembaga lain. "LKM harus memberi perlindungan berasas kehati-hatian," tegasnya.Ketiga adalah membangun pengawasan. Menurut Hatta LKM tersebar hingga wilayah terpencil sehingga bank di daerah harus punya konektivitas.  "BPD tangani Pemda, maka harus bangun linkages dengan UKM. BPD membangun lagi dengan sistem di atasnya. Sehingga sistem keuangan kita terhubung, aliran dana terhubung sampai dengan pedesaan," tambahnya.Keempat adalah pembinaan bagi usaha kecil menegah (ukm)."Pemda, khususnya provinsi.punya kelengkapan infrastruktur. Kewenangan penerbitan izin pendirian LKM perlu ditentukan sehingga bisa membina UKM," paparnya.Kelima, integrasi LKM terhadap sektor keuangan."Perlu kepatuhan tata kelola yang baik serta pengawasan yg teratur untuk memastikan keberlanjutan pelayanan keuangan lkm kepada masy miskin dlm jangka panjang," kata Hatta.Terakhir adalah implementasi peran pemerintah yang tepat dalam pengembangan keuangan mikro. "ini dilakukan untuk mendorong LKM menjadi katalisator mengembangan kewirausahaan. Membuat inkubator bisnis, tidak mungkn meningkatkan capacity bulidng kalau tidak ada instrumennnya," tuturnya.Lebih jauh Hatta menjelaskan dengan LKM minat usaha masyarakat miskin dapat ditingkatkan. "LKM tidak hanya membantu pembiayaan tapi mendorong minat wirausaha masyarakat miskin, dewan pengarah KUR tidak segan melakukan perbaikan," tandasnya.(adn)