Pemerintah melalui Direktorat Jendral Mineral Batubara (Dirjen Minerba) telah memanggil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengetahui Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah daerah.https://economy.okezone.com/read/2011/05/27/320/461762/panggil-gubernur-cs-dirjen-minerba-inventaris-8-457-iupidhttps://economy.okezone.com/read/2011/05/27/320/461762/panggil-gubernur-cs-dirjen-minerba-inventaris-8-457-iuphttps://economy.okezone.com/read/2011/05/27/320/461762/panggil-gubernur-cs-dirjen-minerba-inventaris-8-457-iupJum'at 27 Mei 2011 15:21 WIBMuhammad RifaiIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2011/05/27/320/461762/xVJw7owQQc.jpgJAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jendral Mineral Batubara (Dirjen Minerba) telah memanggil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengetahui Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah daerah."Kita telah mengundang seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota. Kita minta mereka bawa izin-izin yang sudah dikeluarkan," ujar Dirjen Minerba Thamrin Sihite, saat konfrensi pers di Kantor Dirjen Minerba, Jakarta, Jumat (27/5/2011).Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan sebagai amanat PP tahun 2010 mengenai wilayah pertambangan, pihaknya akan rekonsillisasi data izin usaha pertambangan (IUP) ini lebih jauh.Dengan dikumpulkannya IUP yang dikeluarkan oleh pemda, pihaknya menjadi lebih mengetahui dan dapat mendata segala perusahaan tambang yang ada di Indonesia, "IUP yang masuk mencapai 8.475 IUP," ujarnya."IUP yang terkumpul kita masukan ke dalam sistem informasi usaha pertambangan yg ada di kita," ujarnya.Pihaknya mengharapkan, IUP yang terdaftar tidak memiliki masalah. "Ini demi kepastian hukum, agar pemegang IUP merasa secure bahwa izinnya sudah terdaftar," ujarnya.Dengan kejelasan data IUP saat ini diharapkan juga mampu mengurangi penyelundupan batu bara yang banyak terjadi, "banyak yang menengarai batubara kita banyak diselundupkan. Kita coba tanggulangi ini, sehing betul-betul tidak ada batubara dan mineral yg diselundupkan," tutupnya.JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jendral Mineral Batubara (Dirjen Minerba) telah memanggil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengetahui Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah daerah."Kita telah mengundang seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota. Kita minta mereka bawa izin-izin yang sudah dikeluarkan," ujar Dirjen Minerba Thamrin Sihite, saat konfrensi pers di Kantor Dirjen Minerba, Jakarta, Jumat (27/5/2011).Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan sebagai amanat PP tahun 2010 mengenai wilayah pertambangan, pihaknya akan rekonsillisasi data izin usaha pertambangan (IUP) ini lebih jauh.Dengan dikumpulkannya IUP yang dikeluarkan oleh pemda, pihaknya menjadi lebih mengetahui dan dapat mendata segala perusahaan tambang yang ada di Indonesia, "IUP yang masuk mencapai 8.475 IUP," ujarnya."IUP yang terkumpul kita masukan ke dalam sistem informasi usaha pertambangan yg ada di kita," ujarnya.Pihaknya mengharapkan, IUP yang terdaftar tidak memiliki masalah. "Ini demi kepastian hukum, agar pemegang IUP merasa secure bahwa izinnya sudah terdaftar," ujarnya.Dengan kejelasan data IUP saat ini diharapkan juga mampu mengurangi penyelundupan batu bara yang banyak terjadi, "banyak yang menengarai batubara kita banyak diselundupkan. Kita coba tanggulangi ini, sehing betul-betul tidak ada batubara dan mineral yg diselundupkan," tutupnya.