Guna menghindari kecurangan dalam persidangan pengadilan pajak, Kementerian Keuangan memasang CCTV pada tiap-tiap ruang sidang pengadilan pajak.https://economy.okezone.com/read/2011/06/28/20/473661/kemenkeu-pasangi-ruang-pengadilan-pajak-cctvidhttps://economy.okezone.com/read/2011/06/28/20/473661/kemenkeu-pasangi-ruang-pengadilan-pajak-cctvhttps://economy.okezone.com/read/2011/06/28/20/473661/kemenkeu-pasangi-ruang-pengadilan-pajak-cctvSelasa 28 Juni 2011 16:18 WIBMartin Bagya KertiyasaIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2011/06/28/20/473661/uy1AZuVaHU.jpg Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} JAKARTA - Guna menghindari kecurangan dalam persidangan pengadilan pajak, Kementerian Keuangan memasang CCTV pada tiap-tiap ruang sidang pengadilan pajak. Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan Sony Loho menjelaskan pemasangan CCTV ini merupakan bagian dari upaya perbaikan. "Biar jadi mask dalam rencana aksi nasional pemberantasan korupsi," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (28/6/2011). Namun demikian, Sony menjelaskan, saat ini pemasangan CCTV bukanlah menjadi fokus utama. Saat ini, kata dia, masih terdapat silang pendapat yang harus diselesaikan dengan pengadilan negeri. Dijelaskannya, saat ini batasan pengadilan negeri dengan pengadilan pajak belum terpapar secara gamblang. "Ada yang berpendapat pajak ini bukan pidana umum, ini pidana spesifik," jelas dia.   "Yang mengadu kan wajib pajak, kalau pidana umum kan bisa siapa saja. Inikan urusan khusus pajak, kita masih lihat bagusnya ada di mana," tambahnya. Jika dillihat dari berbagai negara, Sony mengungkapkan memang ada negara yang menyerahkan masalah wajib pajak pada Kementerian Keuangan.  "Kita coba lihat best practises di berbagai negara, ada juga yang di bawah Kementerian Keuangan," tukasnya. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} JAKARTA - Guna menghindari kecurangan dalam persidangan pengadilan pajak, Kementerian Keuangan memasang CCTV pada tiap-tiap ruang sidang pengadilan pajak. Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan Sony Loho menjelaskan pemasangan CCTV ini merupakan bagian dari upaya perbaikan. "Biar jadi mask dalam rencana aksi nasional pemberantasan korupsi," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (28/6/2011). Namun demikian, Sony menjelaskan, saat ini pemasangan CCTV bukanlah menjadi fokus utama. Saat ini, kata dia, masih terdapat silang pendapat yang harus diselesaikan dengan pengadilan negeri. Dijelaskannya, saat ini batasan pengadilan negeri dengan pengadilan pajak belum terpapar secara gamblang. "Ada yang berpendapat pajak ini bukan pidana umum, ini pidana spesifik," jelas dia.   "Yang mengadu kan wajib pajak, kalau pidana umum kan bisa siapa saja. Inikan urusan khusus pajak, kita masih lihat bagusnya ada di mana," tambahnya. Jika dillihat dari berbagai negara, Sony mengungkapkan memang ada negara yang menyerahkan masalah wajib pajak pada Kementerian Keuangan.  "Kita coba lihat best practises di berbagai negara, ada juga yang di bawah Kementerian Keuangan," tukasnya.