Belum diberlakukannya kebijakan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi membuat beban APBN pemerintah semakin besar. Meskipun dalam UU pemerintah dikatakan dapat menaikkan harga BBM, namun kebijkan ini urung dilakukan juga.https://economy.okezone.com/read/2011/07/04/20/475840/pemerintah-tak-berencana-naikkan-harga-bbmidhttps://economy.okezone.com/read/2011/07/04/20/475840/pemerintah-tak-berencana-naikkan-harga-bbmhttps://economy.okezone.com/read/2011/07/04/20/475840/pemerintah-tak-berencana-naikkan-harga-bbmSenin 04 Juli 2011 18:34 WIBMartin Bagya KertiyasaFoto : Menkeu Agus Martowardojo, okezonehttps://img.okezone.com/content/2011/07/04/20/475840/hsm4bOMKHL.jpgJAKARTA - Belum diberlakukannya kebijakan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi membuat beban APBN pemerintah semakin besar. Meskipun dalam UU pemerintah dikatakan dapat menaikkan harga BBM, namun kebijkan ini urung dilakukan juga.Menteri Kuangan Agus DW Martowardojo menuturkan saat ini memang tidak ada rencana untuk menaikkan BBM. "Tetapi kita memahami bahwa UU memperbolehkan untuk menyesuaikan harga BBM. Jadi kita tidak pernah tutup alternatif itu," ujarnya diruang rapat badan Anggran DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2011).Agus menambahkan kebijakan ini masih dikaji dan dikelola oleh pemerintah agar unsur subsidi betul-betul terkendali. "Pemerintah akan berkoordinasi di semua tingkat untuk menjaga agar BBM bersubsidi itu yang diperkirakan akan meningkat di atas 38,6 juta kiloliter dapat terkendali," jelas Agus.Dengan adanya pengendalian BBM, maka akan membuat anggaran pada BBM bersubsidi dapat terjaga. "Jadi inisiatif-inisiatif itu sudah dipersiapkan sebetulnya sejak oktober 2010 dan nanti akan terus dipertajam untuk bisa diimplementasikan agar kita bisa mengendalikan pos-pos subsidi," terangnya.Diberitakan sebelumnya, Agus Marto mengungkapkan prognosis belanja subsidi semester II-2011 lebih tinggi dari perkiraan semester I. Sehingga outlook pada RAPBN-P 2011 diperkirakan akan lebih tinggi Rp65,9 triliun dari pagu APBN."Ini disebabkan karena implikasi kenaikan Indonesian crude price (ICP) dari USD80 per barel menjadi USD65,9 per barel dan volume konsumsi BBM dari 38,6 juta kl menjadi 38,9 juta kl - 40,5 juta kl," ungkap Agus.Kurangnya aggaran pemerintah tahun 2011 ini dijelaskan Agus karena pemerintah juga harus membayar kekurangan subsidi pupuk tahun 2008 dan 2009. "Bayar subsidi pupuk tahun 2008 dan 2009 itu sebesar Rp2,4 triliun," pungkasnya. (mrt)JAKARTA - Belum diberlakukannya kebijakan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi membuat beban APBN pemerintah semakin besar. Meskipun dalam UU pemerintah dikatakan dapat menaikkan harga BBM, namun kebijkan ini urung dilakukan juga.Menteri Kuangan Agus DW Martowardojo menuturkan saat ini memang tidak ada rencana untuk menaikkan BBM. "Tetapi kita memahami bahwa UU memperbolehkan untuk menyesuaikan harga BBM. Jadi kita tidak pernah tutup alternatif itu," ujarnya diruang rapat badan Anggran DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2011).Agus menambahkan kebijakan ini masih dikaji dan dikelola oleh pemerintah agar unsur subsidi betul-betul terkendali. "Pemerintah akan berkoordinasi di semua tingkat untuk menjaga agar BBM bersubsidi itu yang diperkirakan akan meningkat di atas 38,6 juta kiloliter dapat terkendali," jelas Agus.Dengan adanya pengendalian BBM, maka akan membuat anggaran pada BBM bersubsidi dapat terjaga. "Jadi inisiatif-inisiatif itu sudah dipersiapkan sebetulnya sejak oktober 2010 dan nanti akan terus dipertajam untuk bisa diimplementasikan agar kita bisa mengendalikan pos-pos subsidi," terangnya.Diberitakan sebelumnya, Agus Marto mengungkapkan prognosis belanja subsidi semester II-2011 lebih tinggi dari perkiraan semester I. Sehingga outlook pada RAPBN-P 2011 diperkirakan akan lebih tinggi Rp65,9 triliun dari pagu APBN."Ini disebabkan karena implikasi kenaikan Indonesian crude price (ICP) dari USD80 per barel menjadi USD65,9 per barel dan volume konsumsi BBM dari 38,6 juta kl menjadi 38,9 juta kl - 40,5 juta kl," ungkap Agus.Kurangnya aggaran pemerintah tahun 2011 ini dijelaskan Agus karena pemerintah juga harus membayar kekurangan subsidi pupuk tahun 2008 dan 2009. "Bayar subsidi pupuk tahun 2008 dan 2009 itu sebesar Rp2,4 triliun," pungkasnya. (mrt)