Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pengelolaan tata keuangan dan aset di provinsi Kaltim belum baik.https://economy.okezone.com/read/2011/08/03/20/487809/bpk-pengelolaan-keuangan-di-kaltim-terburukidhttps://economy.okezone.com/read/2011/08/03/20/487809/bpk-pengelolaan-keuangan-di-kaltim-terburukhttps://economy.okezone.com/read/2011/08/03/20/487809/bpk-pengelolaan-keuangan-di-kaltim-terburukRabu 03 Agustus 2011 18:55 WIBAmir Sarifudin Ilustrasi. Foto: Corbishttps://img.okezone.com/content/2011/08/03/20/487809/Gw0hne9jMd.jpgBALIKPAPAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pengelolaan tata keuangan dan aset di provinsi Kaltim belum baik.Bahkan dari hasil laporan keuangan 2010 Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, dan Nunukan di Kalimantan Timur mendapat predikat Tidak Wajar (TW) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat tidak wajar ini terburuk dari penilaian disclaimer.Keseluruhan kondisi tata kelola keuangan di Kaltim masih harus ditingkatkan. Dari 14 baru tujuh yang sudah mendapat penilaian APBD 2010.Ada tiga kabupaten yang mendapat tidak wajar yakni PPU sejak 2006-2010, bahkan Paser selalu Tidak Wajar selama empat tahun terakhir atau beruturut-turut sejak 2007."Sementara Nunukan pernah sekali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2008, tapi kemudian dua tahun berikutnya mendapat TW lagi seperti 2007," ungkap Anggota BPK Pusat, Rizal Djalil, saat serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK provinsi Kaltim di Balikpapan, Rabu (3/8/2011).Predikat tidak wajar ini karena laporan tersebut bermasalah dalam memaparkan hal aset daerah, kesalahan penganggaran, penyajian stok (persediaan), utang dan piutang daerah, pertanggungjawaban pendapatan dan belanja, penggunaan langsung penerimaan, termasuk di antaranya laporan penggunaan anggaran perjalanan dinas, dan investasi."Adapun predikat tidak wajar ini sangat buruk dibanding daerah yang mendapat LKPD dengan disclaimer. Kalau tidak wajar itu parah, amburadul laporannya. Tapi soal pidana itu kan urusan aparat penegakan hukum," tandasnya.Rizal mencontohkan, hal utang Pemkot Samarinda kepada pihak ketiga sebesar Rp393 miliar yang belum bisa dijelaskan dengan gamblang sesuai dengan aturan yang berlaku.Menurut Rizal Djalil, ini menandakan adanya kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang nyata di kabupaten kota tersebut. Dia menyarankan agar kepala daerah memberikan pendidikan atau pelatihan kepada staf segera sehingga kualitasnya meningkat.Bahkan bila tidak punya SDM untuk dilatih, dia menyarakan untuk merekrut karyawan langsung dari kampus-kampus atau lembaga pendidikan tinggi yang kualitas lulusannya tak diragukan."Para kepala daerah harus menyadari ini, karena predikat itu kan satu tolok ukur dari kinerja dan kemampuan mereka memimpin dan mengatur anak buah," kata Rizal.Diakui Rizal dari 14 kabupaten /kota di Kaltim belum ada satupun yang memperoleh predikat Wajar Tanpa pengecualian. "Belum ada, Tarakan hampir dapat tapi terkendala soal pengelolaan aset sehingga 2010 ini lagi-lagi dapat WDP," katanya.Pemprov Kaltim, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Berau, mendapat penilaian WDP. Bagi Pemprov Kaltim, ini adalah lonjakan prestasi mengingat tahun 2006-2009 laporan keuangan Pemprov Kaltim adalan Tidak Wajar.Daerah-daerah lain yaitu Kota Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kota Bontang disebutkan masih dalam proses audit BPK untuk anggaran 2010.BALIKPAPAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pengelolaan tata keuangan dan aset di provinsi Kaltim belum baik.Bahkan dari hasil laporan keuangan 2010 Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, dan Nunukan di Kalimantan Timur mendapat predikat Tidak Wajar (TW) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat tidak wajar ini terburuk dari penilaian disclaimer.Keseluruhan kondisi tata kelola keuangan di Kaltim masih harus ditingkatkan. Dari 14 baru tujuh yang sudah mendapat penilaian APBD 2010.Ada tiga kabupaten yang mendapat tidak wajar yakni PPU sejak 2006-2010, bahkan Paser selalu Tidak Wajar selama empat tahun terakhir atau beruturut-turut sejak 2007."Sementara Nunukan pernah sekali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2008, tapi kemudian dua tahun berikutnya mendapat TW lagi seperti 2007," ungkap Anggota BPK Pusat, Rizal Djalil, saat serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK provinsi Kaltim di Balikpapan, Rabu (3/8/2011).Predikat tidak wajar ini karena laporan tersebut bermasalah dalam memaparkan hal aset daerah, kesalahan penganggaran, penyajian stok (persediaan), utang dan piutang daerah, pertanggungjawaban pendapatan dan belanja, penggunaan langsung penerimaan, termasuk di antaranya laporan penggunaan anggaran perjalanan dinas, dan investasi."Adapun predikat tidak wajar ini sangat buruk dibanding daerah yang mendapat LKPD dengan disclaimer. Kalau tidak wajar itu parah, amburadul laporannya. Tapi soal pidana itu kan urusan aparat penegakan hukum," tandasnya.Rizal mencontohkan, hal utang Pemkot Samarinda kepada pihak ketiga sebesar Rp393 miliar yang belum bisa dijelaskan dengan gamblang sesuai dengan aturan yang berlaku.Menurut Rizal Djalil, ini menandakan adanya kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang nyata di kabupaten kota tersebut. Dia menyarankan agar kepala daerah memberikan pendidikan atau pelatihan kepada staf segera sehingga kualitasnya meningkat.Bahkan bila tidak punya SDM untuk dilatih, dia menyarakan untuk merekrut karyawan langsung dari kampus-kampus atau lembaga pendidikan tinggi yang kualitas lulusannya tak diragukan."Para kepala daerah harus menyadari ini, karena predikat itu kan satu tolok ukur dari kinerja dan kemampuan mereka memimpin dan mengatur anak buah," kata Rizal.Diakui Rizal dari 14 kabupaten /kota di Kaltim belum ada satupun yang memperoleh predikat Wajar Tanpa pengecualian. "Belum ada, Tarakan hampir dapat tapi terkendala soal pengelolaan aset sehingga 2010 ini lagi-lagi dapat WDP," katanya.Pemprov Kaltim, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Berau, mendapat penilaian WDP. Bagi Pemprov Kaltim, ini adalah lonjakan prestasi mengingat tahun 2006-2009 laporan keuangan Pemprov Kaltim adalan Tidak Wajar.Daerah-daerah lain yaitu Kota Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kota Bontang disebutkan masih dalam proses audit BPK untuk anggaran 2010.