Pemerintah bekerja sama dengan Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI) guna mendorong negara-negara kaya sumber daya alam (SDA) di kawasan Asia Tenggara untuk menerapkan standar pelaporan pengelolaan SDA yang lebih transparan.https://economy.okezone.com/read/2011/08/09/20/489876/pemerintah-gaet-eiti-terapkan-transparansi-laporanidhttps://economy.okezone.com/read/2011/08/09/20/489876/pemerintah-gaet-eiti-terapkan-transparansi-laporanhttps://economy.okezone.com/read/2011/08/09/20/489876/pemerintah-gaet-eiti-terapkan-transparansi-laporanSelasa 09 Agustus 2011 13:02 WIBMartin Bagya KertiyasaIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2011/08/09/20/489876/8Vx7Qcqklm.jpgJAKARTA - Pemerintah bekerja sama dengan Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI) guna mendorong negara-negara kaya sumber daya alam (SDA) di kawasan Asia Tenggara untuk menerapkan standar pelaporan pengelolaan SDA yang lebih transparan.Deputi Menko Perekonomian Bidang Energi dan Mineral Kemenko Perekonomian Wimpy Tjetjep menilai komitmen negara-negara di ASEAN untuk menerapkan standar internasional yang transparan untuk pengolahan SDA merupakan langkah positif.Dia mengklaim, pemerintah telah memberikan komitmennya untuk menerapkan transparansi laporan, masalah akuntabilitas perusahaan, pendapatan negara dan hal lain terkait pengolahan SDA."Pasti meningkatkan iklim investasi tidak mungkin tidak. Tidak ada satupun company yang tidak suka dengan transparansi," kata Wimpy di workshop bertajuk ‘Security Asean Energy Supply: Learn From Best Practices Policy Framework and Global Standard to Improve Investment Climate’ di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (9/8/2011).Tim formatur EITI, Chandra Kirana menungkapkan, pengelolaan SDA membutuhkan standar internasional terkait pelaporan bagi perusahaan atas pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah dan bagi hasil pemerintah atas penerimaan pendapatan.Menurutnya, sejauh ini belum tercipta transparansi pelaporan pengelolaan SDA oleh industri ekstraktif (minyak, gas alam, dan mineral) pada sembilan negara ASEAN."Model, format pelaporan pengelolaan SDA melibatkan multipihak. Pemerintah dan industri ekstraktif bersama tim pelaksana. Ada sekira 20 standar yang dipergunakan,” tuturnya pada kesempatan yang sama.Dia menjelaskan, dalam pengelolaan SDA transparansi adalah hal mutlak yang harus dipenuhi. Alasannya, sambung Chandra, Kebutuhan dan permintaan energi dunia yang semakin besar, diperkirakan akan mendorong pengalian secara besar-besaran tanpa memperhitungkan dampak lain.Karenanya, timbul kekhawatiran penggalian serta pengeskporan SDA dalam jumlah besar tidak terpantau transparansinya. Padahal, kata dia, hasil pengolahan SDA bisa dimanfaatkan maksimal untuk mendukung pembangunan di sektor lain. "Ini menjadi tantangan sembilan negara kaya SDA di ASEAN, termasuk Indonesia," tambahnya.JAKARTA - Pemerintah bekerja sama dengan Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI) guna mendorong negara-negara kaya sumber daya alam (SDA) di kawasan Asia Tenggara untuk menerapkan standar pelaporan pengelolaan SDA yang lebih transparan.Deputi Menko Perekonomian Bidang Energi dan Mineral Kemenko Perekonomian Wimpy Tjetjep menilai komitmen negara-negara di ASEAN untuk menerapkan standar internasional yang transparan untuk pengolahan SDA merupakan langkah positif.Dia mengklaim, pemerintah telah memberikan komitmennya untuk menerapkan transparansi laporan, masalah akuntabilitas perusahaan, pendapatan negara dan hal lain terkait pengolahan SDA."Pasti meningkatkan iklim investasi tidak mungkin tidak. Tidak ada satupun company yang tidak suka dengan transparansi," kata Wimpy di workshop bertajuk ‘Security Asean Energy Supply: Learn From Best Practices Policy Framework and Global Standard to Improve Investment Climate’ di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (9/8/2011).Tim formatur EITI, Chandra Kirana menungkapkan, pengelolaan SDA membutuhkan standar internasional terkait pelaporan bagi perusahaan atas pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah dan bagi hasil pemerintah atas penerimaan pendapatan.Menurutnya, sejauh ini belum tercipta transparansi pelaporan pengelolaan SDA oleh industri ekstraktif (minyak, gas alam, dan mineral) pada sembilan negara ASEAN."Model, format pelaporan pengelolaan SDA melibatkan multipihak. Pemerintah dan industri ekstraktif bersama tim pelaksana. Ada sekira 20 standar yang dipergunakan,” tuturnya pada kesempatan yang sama.Dia menjelaskan, dalam pengelolaan SDA transparansi adalah hal mutlak yang harus dipenuhi. Alasannya, sambung Chandra, Kebutuhan dan permintaan energi dunia yang semakin besar, diperkirakan akan mendorong pengalian secara besar-besaran tanpa memperhitungkan dampak lain.Karenanya, timbul kekhawatiran penggalian serta pengeskporan SDA dalam jumlah besar tidak terpantau transparansinya. Padahal, kata dia, hasil pengolahan SDA bisa dimanfaatkan maksimal untuk mendukung pembangunan di sektor lain. "Ini menjadi tantangan sembilan negara kaya SDA di ASEAN, termasuk Indonesia," tambahnya.