Ada kejanggalan data Badan Pusat Statistik (BPS) atas produksi beras.https://economy.okezone.com/read/2011/10/13/320/514712/data-beras-bps-diragukan-keakuratannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2011/10/13/320/514712/data-beras-bps-diragukan-keakuratannyahttps://economy.okezone.com/read/2011/10/13/320/514712/data-beras-bps-diragukan-keakuratannyaKamis 13 Oktober 2011 13:05 WIBSaugi RiyandiIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2011/10/13/320/514712/OxjVXPYPYq.jpgJAKARTA - Ada kejanggalan data Badan Pusat Statistik (BPS) atas produksi beras."Datanya harus diperbaiki karena adanya ketidaksinkronan data-data yang selama ini ada," ujar Ketua Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA) Winarno diskusi Majalah TRUST dengan tema "Menyoal Data Perberasan Nasional " di Auditorium MNC Tower, Jakarta, Kamis (13/10/2011).Menurutnya, dari data itu bisa menentukan kebijakan impor dan ekspor. "Datanya harus direvisi sehingga lebih akurat, data ini kan nanti dipakai buat kebijakan," tambahnya.Sebagai informasi, sampai semester pertama data BPS menunjukkan produksi beras surplus sebanyak empat juta ton. Sedangkan KTNA sendiri menilai nilai itu tidak akurat karena masih banyak impor yang dilakukan pemerintah."Kalau surplus segitu kita tidak harus impor kan, kita bisa swasembada tapi apa buktinya kita masih impor berarti ada yang salah," pungkasnya.JAKARTA - Ada kejanggalan data Badan Pusat Statistik (BPS) atas produksi beras."Datanya harus diperbaiki karena adanya ketidaksinkronan data-data yang selama ini ada," ujar Ketua Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA) Winarno diskusi Majalah TRUST dengan tema "Menyoal Data Perberasan Nasional " di Auditorium MNC Tower, Jakarta, Kamis (13/10/2011).Menurutnya, dari data itu bisa menentukan kebijakan impor dan ekspor. "Datanya harus direvisi sehingga lebih akurat, data ini kan nanti dipakai buat kebijakan," tambahnya.Sebagai informasi, sampai semester pertama data BPS menunjukkan produksi beras surplus sebanyak empat juta ton. Sedangkan KTNA sendiri menilai nilai itu tidak akurat karena masih banyak impor yang dilakukan pemerintah."Kalau surplus segitu kita tidak harus impor kan, kita bisa swasembada tapi apa buktinya kita masih impor berarti ada yang salah," pungkasnya.