<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>DPR Minta Infrastruktur Pertanian di Papua Dibenahi</title><description>Wakil Ketua Komisi IV DPR&amp;nbsp; Herman Khaeron berharap pemerintah  meningkatkan infrastruktur pertanian di Papua Barat. Pembenahan  infrastruktur sektor pertanian diyakini dapat mendorong tingkat produksi  pertanian di wilayah tersebut.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2011/11/03/320/524194/dpr-minta-infrastruktur-pertanian-di-papua-dibenahi</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2011/11/03/320/524194/dpr-minta-infrastruktur-pertanian-di-papua-dibenahi"/><item><title>DPR Minta Infrastruktur Pertanian di Papua Dibenahi</title><link>https://economy.okezone.com/read/2011/11/03/320/524194/dpr-minta-infrastruktur-pertanian-di-papua-dibenahi</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2011/11/03/320/524194/dpr-minta-infrastruktur-pertanian-di-papua-dibenahi</guid><pubDate>Kamis 03 November 2011 08:34 WIB</pubDate><dc:creator>Ferdinan</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2011/11/03/320/524194/Ada5NnT1J5.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi. Foto: Koran SI</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2011/11/03/320/524194/Ada5NnT1J5.jpg</image><title>Ilustrasi. Foto: Koran SI</title></images><description>JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR&amp;nbsp; Herman Khaeron berharap pemerintah meningkatkan infrastruktur pertanian di Papua Barat. Pembenahan infrastruktur sektor pertanian diyakini dapat mendorong tingkat produksi pertanian di wilayah tersebut.Herman yang memimpin rombongan kunjungan kerja Komisi IV di Papua menjelaskan penataan ulang pelabuhan perikanan di Kota Sorong harus jadi prioritas pemerintah daerah setempat.Selain itu, berdasarkan hasil kunjungan kerja, didapati banyak lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya akses pasar dan sistem pengairan yang tidak tertata dengan baik.&quot;Kita harapkan pemerintah provinsi harus segera mengajukan perubahan tata ruang kepada pemerintah pusat berkaitan dengan peruntukan yang sudah tidak sesuai dengan pemanfaatannya,&quot; kata Herman dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, Kamis (3/11/2011).Komisi IV mendapati adanya kesalahan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Raja Ampat. Menurut dia terdapat fasilitas pemerintah daerah, perumahan, jalan, dan lain-lain sudah&amp;nbsp; melanggar peruntukannya tak lain&amp;nbsp; karena masih berstatus hutan lindung dan cagar alam.&quot;Seharusnya tidak boleh seperti itu. Kedepan harus diperbaiki,&quot; tegas politikus Partai Demokrat ini.Kendati begitu, Komisi IV mengakui sejumlah kemajuan di wilayah Papua Barat. &quot;Secara umum menunjukan kemajuan baik pembagunan infrastruktur, ekonomi, maupun kesejahteraan rakyat,&quot; katanya.</description><content:encoded>JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR&amp;nbsp; Herman Khaeron berharap pemerintah meningkatkan infrastruktur pertanian di Papua Barat. Pembenahan infrastruktur sektor pertanian diyakini dapat mendorong tingkat produksi pertanian di wilayah tersebut.Herman yang memimpin rombongan kunjungan kerja Komisi IV di Papua menjelaskan penataan ulang pelabuhan perikanan di Kota Sorong harus jadi prioritas pemerintah daerah setempat.Selain itu, berdasarkan hasil kunjungan kerja, didapati banyak lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya akses pasar dan sistem pengairan yang tidak tertata dengan baik.&quot;Kita harapkan pemerintah provinsi harus segera mengajukan perubahan tata ruang kepada pemerintah pusat berkaitan dengan peruntukan yang sudah tidak sesuai dengan pemanfaatannya,&quot; kata Herman dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, Kamis (3/11/2011).Komisi IV mendapati adanya kesalahan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Raja Ampat. Menurut dia terdapat fasilitas pemerintah daerah, perumahan, jalan, dan lain-lain sudah&amp;nbsp; melanggar peruntukannya tak lain&amp;nbsp; karena masih berstatus hutan lindung dan cagar alam.&quot;Seharusnya tidak boleh seperti itu. Kedepan harus diperbaiki,&quot; tegas politikus Partai Demokrat ini.Kendati begitu, Komisi IV mengakui sejumlah kemajuan di wilayah Papua Barat. &quot;Secara umum menunjukan kemajuan baik pembagunan infrastruktur, ekonomi, maupun kesejahteraan rakyat,&quot; katanya.</content:encoded></item></channel></rss>
