dana bantuan sosial ini harus langsung masuk ke dalam BPJS, karena kalau masih masuk ke K/L akan menyebabkan pembengkakan fiskal.https://economy.okezone.com/read/2011/11/09/320/527048/bpjs-harus-berkaca-dari-uni-eropaidhttps://economy.okezone.com/read/2011/11/09/320/527048/bpjs-harus-berkaca-dari-uni-eropahttps://economy.okezone.com/read/2011/11/09/320/527048/bpjs-harus-berkaca-dari-uni-eropaRabu 09 November 2011 14:58 WIBIdris Rusadi PutraIlustrasi. Corbis.https://img.okezone.com/content/2011/11/09/320/527048/Yvv4TOgA2C.jpgJAKARTA - Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, krisis yang terjadi di Uni Eropa (UE), khususnya Yunani, terjadi karena penghematan anggaran yang kurang optimal."Perlu diakui, UE ini tidak kompak dalam mengurus fiskal. Karena fiskal memang (tanggung jawab) masing-masing negara," jelas Anggito dalam diskusi bersama wartawan di Gedung Kemenko, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/11/2011).Lebih lanjut dia mengatakan, berkaca dari kejadian di Eropa tersebut, pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam menerapkan anggaran. Ucapan Anggito, mengacu pada penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)."BPJS ini test case untuk Indonesia, apakah BPJS ini memberikan beban fiskal ke depan. Dan seperti di Eropa yang melakukan bantuan sosial pada 50 tahun lalu, dampak fiskalnya baru sekarang," jelasnya.Menurutnya, penggunaan fiskal harus direncanakan untuk jangka panjang dan melihat kesehatan fiskal sebagai jangkar perekonomian. Selain itu, dia menuturkan, dana bantuan sosial ini harus langsung masuk ke dalam BPJS, karena kalau masih masuk ke Kementerian Lembaga (K/L) akan menyebabkan pembengkakan fiskal."Pengaturan beban anggaran untuk 50 tahun ke depan. Berapa fiskal cost untuk 50 tahun ke depan, kalau tidak direncanakan dan diatur tidak akan terkontrol," pungkasnya. (mrt)JAKARTA - Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, krisis yang terjadi di Uni Eropa (UE), khususnya Yunani, terjadi karena penghematan anggaran yang kurang optimal."Perlu diakui, UE ini tidak kompak dalam mengurus fiskal. Karena fiskal memang (tanggung jawab) masing-masing negara," jelas Anggito dalam diskusi bersama wartawan di Gedung Kemenko, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/11/2011).Lebih lanjut dia mengatakan, berkaca dari kejadian di Eropa tersebut, pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam menerapkan anggaran. Ucapan Anggito, mengacu pada penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)."BPJS ini test case untuk Indonesia, apakah BPJS ini memberikan beban fiskal ke depan. Dan seperti di Eropa yang melakukan bantuan sosial pada 50 tahun lalu, dampak fiskalnya baru sekarang," jelasnya.Menurutnya, penggunaan fiskal harus direncanakan untuk jangka panjang dan melihat kesehatan fiskal sebagai jangkar perekonomian. Selain itu, dia menuturkan, dana bantuan sosial ini harus langsung masuk ke dalam BPJS, karena kalau masih masuk ke Kementerian Lembaga (K/L) akan menyebabkan pembengkakan fiskal."Pengaturan beban anggaran untuk 50 tahun ke depan. Berapa fiskal cost untuk 50 tahun ke depan, kalau tidak direncanakan dan diatur tidak akan terkontrol," pungkasnya. (mrt)