Adanya masa periode transisi, dapat memberikan ruang bagi negara-negara untuk mengembangkan pertanian dan industri. https://economy.okezone.com/read/2011/12/18/320/543941/gita-emerging-market-sulit-mengadopsi-sistem-perdagangan-globalidhttps://economy.okezone.com/read/2011/12/18/320/543941/gita-emerging-market-sulit-mengadopsi-sistem-perdagangan-globalhttps://economy.okezone.com/read/2011/12/18/320/543941/gita-emerging-market-sulit-mengadopsi-sistem-perdagangan-globalMinggu 18 Desember 2011 15:03 WIBMartin Bagya KertiyasaMenteri Perdagangan Gita Wirjawanhttps://img.okezone.com/content/2011/12/18/320/543941/Tp9Hce1NwK.jpgJAKARTA - Adanya masa periode transisi, dapat memberikan ruang bagi negara-negara untuk mengembangkan pertanian dan industri. Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wirjawan menggarisbawahi, perlu adanya ruang kebijakan sehingga negara-negara berkembang dapat lebih mudah memanjat rantai nilai global. Dia menjelaskan, negara-negara berkembang menghadapi kesulitan dalam sistem perdagangan global karena distorsi yang berasal dari subsidi dan tindakan proteksionis lainnya yang diadopsi oleh beberapa negara maju. “Kecuali dan sampai negara-negara maju mengambil pandangan untuk mengurangi, atau bahkan menghilangkan distorsi kebijakan (yang timbul dari) subsidi, itu akan sulit bagi negara-negara berkembang,” ungkap Gita dalam siaran [ersnya di Jakarta, Minggu (18/12/2011). Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengatakan, negara-negara seperti Indonesia menghabiskan banyak waktu memanjat rantai nilai atau “value chain”, yang sangat penting bagi perekonomian secara keseluruhan. Dia menambahkan, pihaknya mendukung panggilan Australia untuk membekukan tindakan proteksionis oleh semua negara, tetapi ada beberapa masalah ketika datang pembatasan ekspor. Karenannya, pihaknya yang tergabung dalam koalisi G-33 mengatakan program reformasi yang sedang berlangsung di bidang pertanian harus direalisasikan dalam waktu dekat. Ini dilakukan untuk penghapusan distorsi yang telah diterapkan terhadap kehidupan ratusan juta petani miskin dan pencapaian pengamanan bahan pangan dan pembangunan pedesaan di negara berkembang. Masalah ini harus menjadi bagian dari program kerja yang berkelanjutan. Koalisi G-33 terdiri dari lebih dari 40 negara termasuk Cina, India, Indonesia, Antigua dan Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Bolivia, Panati Gading, Kongo, Kuba, Republik Dominika, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaika, Kenya, Korea Selatan, Madagaskar, Mauritius, Mongolia, Mozambik, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Filipina, Peru dan Sri Lanka. (mrt)JAKARTA - Adanya masa periode transisi, dapat memberikan ruang bagi negara-negara untuk mengembangkan pertanian dan industri. Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wirjawan menggarisbawahi, perlu adanya ruang kebijakan sehingga negara-negara berkembang dapat lebih mudah memanjat rantai nilai global. Dia menjelaskan, negara-negara berkembang menghadapi kesulitan dalam sistem perdagangan global karena distorsi yang berasal dari subsidi dan tindakan proteksionis lainnya yang diadopsi oleh beberapa negara maju. “Kecuali dan sampai negara-negara maju mengambil pandangan untuk mengurangi, atau bahkan menghilangkan distorsi kebijakan (yang timbul dari) subsidi, itu akan sulit bagi negara-negara berkembang,” ungkap Gita dalam siaran [ersnya di Jakarta, Minggu (18/12/2011). Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengatakan, negara-negara seperti Indonesia menghabiskan banyak waktu memanjat rantai nilai atau “value chain”, yang sangat penting bagi perekonomian secara keseluruhan. Dia menambahkan, pihaknya mendukung panggilan Australia untuk membekukan tindakan proteksionis oleh semua negara, tetapi ada beberapa masalah ketika datang pembatasan ekspor. Karenannya, pihaknya yang tergabung dalam koalisi G-33 mengatakan program reformasi yang sedang berlangsung di bidang pertanian harus direalisasikan dalam waktu dekat. Ini dilakukan untuk penghapusan distorsi yang telah diterapkan terhadap kehidupan ratusan juta petani miskin dan pencapaian pengamanan bahan pangan dan pembangunan pedesaan di negara berkembang. Masalah ini harus menjadi bagian dari program kerja yang berkelanjutan. Koalisi G-33 terdiri dari lebih dari 40 negara termasuk Cina, India, Indonesia, Antigua dan Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Bolivia, Panati Gading, Kongo, Kuba, Republik Dominika, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaika, Kenya, Korea Selatan, Madagaskar, Mauritius, Mongolia, Mozambik, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Filipina, Peru dan Sri Lanka. (mrt)