Kebijakan pemerintah dalam membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai kurang efektif. Adapun, kebijakan menaikkan harga BBM akan lebih efektif.https://economy.okezone.com/read/2012/01/07/19/553312/lebih-baik-naikkan-harga-ketimbang-batasi-bbm-subsidiidhttps://economy.okezone.com/read/2012/01/07/19/553312/lebih-baik-naikkan-harga-ketimbang-batasi-bbm-subsidihttps://economy.okezone.com/read/2012/01/07/19/553312/lebih-baik-naikkan-harga-ketimbang-batasi-bbm-subsidiSabtu 07 Januari 2012 15:30 WIBRay JordanIlustrasi. Foto: Corbishttps://img.okezone.com/content/2012/01/07/19/553312/mdrFJfpt9N.jpgJAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai kurang efektif. Adapun, kebijakan menaikkan harga BBM akan lebih efektif."Instrumen harga jauh lebih efektif daripada berputar-putar dengan teori yang dilakukan," ujar Anggota Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam acara Polemik Sindo Radio, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/1/2012).Menurutnya, jika pemerintah tetap dengan kebijakan membatasi BBM bersubsidi yang rencananya akan dimulai 1 April 2012 nanti, hal tersebut akan menyulitkan masyarakat. Karena pemerintah belum menyiapkan prasarana yang memadai untuk mendukung kebijakan ini."Kalau pemerintah ingin membatasi BBM bersubsidi di lapangan, akan sangat menyulitkan pengguna. Selain dia harus menggunakan Pertamax, tetapi ketidaksiapan prasarana juga sangat memngganggu," ujarnya.Bahkan, berbagai masalah masih kerap terjadi dalam penyaluran BBM ke masyarakat, khususnya di daerah."Di daerah pun banyak masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, bahkan terjadi penyelundupan BBM di daerah, misalnya di Kalimantan yang menyebabkan harga BBM menjadi tinggi," jelasnya.Tulus juga mengakui bila di kalangan pemerintah kebijakan ini dianggap sebagai cara yang keliru. Pemerintah dianggap lebih mementingkan kebijakan politik daripada kesejahteraan rakyat."Sebenarnya dikalangan pemerintah pun paham kalau ini adalah cara yang keliru, tapi ini yang jadi pertimbangan adalah politik. Bukan masalah kesejahteraan rakyat," ungkapnya.JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai kurang efektif. Adapun, kebijakan menaikkan harga BBM akan lebih efektif."Instrumen harga jauh lebih efektif daripada berputar-putar dengan teori yang dilakukan," ujar Anggota Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam acara Polemik Sindo Radio, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/1/2012).Menurutnya, jika pemerintah tetap dengan kebijakan membatasi BBM bersubsidi yang rencananya akan dimulai 1 April 2012 nanti, hal tersebut akan menyulitkan masyarakat. Karena pemerintah belum menyiapkan prasarana yang memadai untuk mendukung kebijakan ini."Kalau pemerintah ingin membatasi BBM bersubsidi di lapangan, akan sangat menyulitkan pengguna. Selain dia harus menggunakan Pertamax, tetapi ketidaksiapan prasarana juga sangat memngganggu," ujarnya.Bahkan, berbagai masalah masih kerap terjadi dalam penyaluran BBM ke masyarakat, khususnya di daerah."Di daerah pun banyak masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, bahkan terjadi penyelundupan BBM di daerah, misalnya di Kalimantan yang menyebabkan harga BBM menjadi tinggi," jelasnya.Tulus juga mengakui bila di kalangan pemerintah kebijakan ini dianggap sebagai cara yang keliru. Pemerintah dianggap lebih mementingkan kebijakan politik daripada kesejahteraan rakyat."Sebenarnya dikalangan pemerintah pun paham kalau ini adalah cara yang keliru, tapi ini yang jadi pertimbangan adalah politik. Bukan masalah kesejahteraan rakyat," ungkapnya.