Guna meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dinilai masih kurang efisien, Indonesia menggalakkan kerja sama pemerintah swast.https://economy.okezone.com/read/2012/01/19/320/559884/kerja-sama-pemerintah-swasta-perlu-ditingkatkanidhttps://economy.okezone.com/read/2012/01/19/320/559884/kerja-sama-pemerintah-swasta-perlu-ditingkatkanhttps://economy.okezone.com/read/2012/01/19/320/559884/kerja-sama-pemerintah-swasta-perlu-ditingkatkanKamis 19 Januari 2012 13:46 WIBSaugi RiyandiIlustrasi. Corbis.https://img.okezone.com/content/2012/01/19/320/559884/lzGwFHSDAA.jpgJAKARTA - Guna meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dinilai masih kurang efisien, Indonesia menggalakkan kerja sama pemerintah swasta atau yang juga dikenal dengan Public Private Partnership (PPP)."Kualitas dan kuantitas infrastruktur tidak memadai untuk mendukung akselerasi ekonomi Indonesia," tukas Pengamat Ekonomi Latief Adam yang ditemui dalam acara Indonesia Infrastructure Outlook, di Gedung BRI, Jakarta, Kamis (19/1/2012).Dia mengatakan, kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga pemerintah dianjurkan untuk menggandeng investor dalam membangun infrastruktur yang masih minim saat ini. "Dengan asumsi lima persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) per tahun di 2014 kebutuhan dana akan mencapai Rp1429 triliun," tegasnya.Menurutnya, angka tersebut sangat sulit dipenuhi karena tingginya biaya utang dan subsidi yang cenderung meningkat setiap tahunnya. "Dan juga transfer dana ke daerah yang mengalami peningkatan sehingga muncul lah agenda pemekaran daerah," tegasnya.Latief menyarankan, pemerintah menggandeng swasta karena swasta dinilai mempunyai keahlian yang mumpuni dalam membangun infrastruktur secara efektif dan efisien. "Pemerintah juga jangan membangun jalan tol di kota besar. Bangun lah rumah sakit di Papua itu akan jauh lebih efektif," pungkasnya.  (mrt)JAKARTA - Guna meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dinilai masih kurang efisien, Indonesia menggalakkan kerja sama pemerintah swasta atau yang juga dikenal dengan Public Private Partnership (PPP)."Kualitas dan kuantitas infrastruktur tidak memadai untuk mendukung akselerasi ekonomi Indonesia," tukas Pengamat Ekonomi Latief Adam yang ditemui dalam acara Indonesia Infrastructure Outlook, di Gedung BRI, Jakarta, Kamis (19/1/2012).Dia mengatakan, kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga pemerintah dianjurkan untuk menggandeng investor dalam membangun infrastruktur yang masih minim saat ini. "Dengan asumsi lima persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) per tahun di 2014 kebutuhan dana akan mencapai Rp1429 triliun," tegasnya.Menurutnya, angka tersebut sangat sulit dipenuhi karena tingginya biaya utang dan subsidi yang cenderung meningkat setiap tahunnya. "Dan juga transfer dana ke daerah yang mengalami peningkatan sehingga muncul lah agenda pemekaran daerah," tegasnya.Latief menyarankan, pemerintah menggandeng swasta karena swasta dinilai mempunyai keahlian yang mumpuni dalam membangun infrastruktur secara efektif dan efisien. "Pemerintah juga jangan membangun jalan tol di kota besar. Bangun lah rumah sakit di Papua itu akan jauh lebih efektif," pungkasnya.  (mrt)