Pemerintah pesimistis dapat tercapainya PP nomor 5 tahun 2006 mengenai pemakaian Energi Baru dan Terbarukan (EBT) hingga mencapai 25 persen di 2025.https://economy.okezone.com/read/2012/01/25/19/563059/pemerintah-pesimistis-target-energi-terbarukan-tercapaiidhttps://economy.okezone.com/read/2012/01/25/19/563059/pemerintah-pesimistis-target-energi-terbarukan-tercapaihttps://economy.okezone.com/read/2012/01/25/19/563059/pemerintah-pesimistis-target-energi-terbarukan-tercapaiRabu 25 Januari 2012 12:34 WIBSaugi RiyandiIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2012/01/25/19/563059/ypZwh0kVgh.jpgJAKARTA - Pemerintah pesimistis dapat tercapainya PP nomor 5 tahun 2006 mengenai pemakaian Energi Baru dan Terbarukan (EBT) hingga mencapai 25 persen di 2025.Hal ini disampaikan Direktur Jenderal EBTKE KESDM Kardaya Warnika yang ditemui dalam acara diskusi METI di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Rabu (25/1/2012)."Kemarin ketemu menteri Finlandia dan Estonia. Kita sampaikan visi 25/25. Kita 2020 dapat 20 persen itu saja berat. Ternyata kita belum sampai lima persen tahun ini. Selama ini EBT itu tersendat, terseok-seok karena semua orang ngomong begini-begini tapi bicara keberpihakan, tidak ada keberpihakan ke EBT. Kita ngomongin PLTU cepat, tapi kalau udah EBT susah banget. PLTU minta apa saja dikasih, geotermal nanti dulu," ujar Kardaya.Menurutnya, keberpihakan itu semua disepakati bahwa EBT harus didorong gantikan energi fosil dan logikanya yang didorong itu dikasih insentif dan disubsidi. "Tapi fosil malah semuanya disubsidi. Keberpihakan kita tidak dicerminkan dalam apa yang kita lakukan," tegasnya.Dirinya mengakui banyaknya masalah berkaitan dengan proyek EBT. Namun, EBT harus segera dimulai agar tidak telat dalam menerapkan EBT tersebut. "Kita lihat EBT ini baru belum dikenal, mahal. Tapi yang baru ini cepat juga harganya jadi murah. Turunnya cost-nya akan cepet sekali, jadi kalau tidak dimulai sekarang akan telat," katanya.Lebih lanjut Kardaya menambahkan di Negara Thailand solar cell kapasitas 72 megawatt (mw) tarifnya sepuluh tahun pertama itu 25 sen. "Murah, dibandingkan BBM. Biasanya kita ajukan 15 sen masih ditawar. Feed in tariff kita juga jauh tertinggal," tambahnya.lalu, lanjut dia, pemerintah mempunyai kendala dinegoisiasi karena EBT sangat lama dalam bernegosiasi."Masalah tumpang tindih geotermal ada di kehutanan kebanyakan karena kita liat selalu yang di tanah. Padahal di lautan ada juga geotermal. Dan tak terkendala tanah dan hutan. Susah masuk di hutan lindung, kalau hutan konservasi akan kita upayakan," pungkasnya.JAKARTA - Pemerintah pesimistis dapat tercapainya PP nomor 5 tahun 2006 mengenai pemakaian Energi Baru dan Terbarukan (EBT) hingga mencapai 25 persen di 2025.Hal ini disampaikan Direktur Jenderal EBTKE KESDM Kardaya Warnika yang ditemui dalam acara diskusi METI di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Rabu (25/1/2012)."Kemarin ketemu menteri Finlandia dan Estonia. Kita sampaikan visi 25/25. Kita 2020 dapat 20 persen itu saja berat. Ternyata kita belum sampai lima persen tahun ini. Selama ini EBT itu tersendat, terseok-seok karena semua orang ngomong begini-begini tapi bicara keberpihakan, tidak ada keberpihakan ke EBT. Kita ngomongin PLTU cepat, tapi kalau udah EBT susah banget. PLTU minta apa saja dikasih, geotermal nanti dulu," ujar Kardaya.Menurutnya, keberpihakan itu semua disepakati bahwa EBT harus didorong gantikan energi fosil dan logikanya yang didorong itu dikasih insentif dan disubsidi. "Tapi fosil malah semuanya disubsidi. Keberpihakan kita tidak dicerminkan dalam apa yang kita lakukan," tegasnya.Dirinya mengakui banyaknya masalah berkaitan dengan proyek EBT. Namun, EBT harus segera dimulai agar tidak telat dalam menerapkan EBT tersebut. "Kita lihat EBT ini baru belum dikenal, mahal. Tapi yang baru ini cepat juga harganya jadi murah. Turunnya cost-nya akan cepet sekali, jadi kalau tidak dimulai sekarang akan telat," katanya.Lebih lanjut Kardaya menambahkan di Negara Thailand solar cell kapasitas 72 megawatt (mw) tarifnya sepuluh tahun pertama itu 25 sen. "Murah, dibandingkan BBM. Biasanya kita ajukan 15 sen masih ditawar. Feed in tariff kita juga jauh tertinggal," tambahnya.lalu, lanjut dia, pemerintah mempunyai kendala dinegoisiasi karena EBT sangat lama dalam bernegosiasi."Masalah tumpang tindih geotermal ada di kehutanan kebanyakan karena kita liat selalu yang di tanah. Padahal di lautan ada juga geotermal. Dan tak terkendala tanah dan hutan. Susah masuk di hutan lindung, kalau hutan konservasi akan kita upayakan," pungkasnya.