Pemerintah mendorong perbankan dalam negeri untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. https://economy.okezone.com/read/2012/01/26/20/563844/infrastruktur-perlu-pendanaan-perbankanidhttps://economy.okezone.com/read/2012/01/26/20/563844/infrastruktur-perlu-pendanaan-perbankanhttps://economy.okezone.com/read/2012/01/26/20/563844/infrastruktur-perlu-pendanaan-perbankanKamis 26 Januari 2012 12:55 WIBSaugi RiyandiIlustrasi. Corbis.https://img.okezone.com/content/2012/01/26/20/563844/fzW2HJBpkn.jpgJAKARTA - Pemerintah mendorong perbankan dalam negeri baik bank swasta maupun bank pelat merah untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan, saat ini perbankan di Indonesia sedang menunjukan kinerjanya yang baik. Sehingga dimungkinkan untuk memberikan dukungannya terhadap perkembangan Infrastruktur yang sedang gencar dilakukan pemerintah. "Sekarang kita punya perbankan yang sehat yang ditandai dengan kredit bermasalahnya rendah, rasio kecukupan modalnya baik, keuntungannya baik, dan mereka banyak memiliki fasilitas yang tidak terpakai, saatnya mereka mendukung infrastruktur,"  ujarnya kala ditemui dalam acara rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/1/2012).Guna pembiayaan infrastruktur, Agus mengungkapkan pemerintah telah membahas kemungkinan adanya penunjukan langsung bank yang nantinya akan mennggelontorkan pembiayaan tersebut."Kita sudah pelajari dan sudah kita diskusikan dalam sidang kabinet bahwa yang ada kalau perlu nanti akan ada penunjukan langsung dukungan pada perbankan untuk perbankan bisa mendukung pembiayaan infrastruktur," ungkapnya.Menurutnya, wacana pembentukan bank khusus pembiayaan infrastruktur tersbeut telah dibahas di kalangan pemerintah. "Kita juga mempelajari kemungkinan untuk membuat bank infra yang harus di desain dengan uu atau suatu kekhususan yang tidak sama dengan bank komercial dan itu. Kita persiapkan," katanya. Namun, dirinya menegaskan, hal tersebut harus benar-benar dikaji kembali. Pasalnya, pemerintah pernah gagal dalam implementasi bank yang dikhususkan untuk pembiayaan infrastruktur tersebut. "Kalau seandainya bank infrastruktur, kita sudah diskusikan dengan lengkap dan yang kita diskusikan bukan hanya kebutuhan infrastruktur kedepan, tapi kita juga sampai pelajari dari dulu kita sudah punya bank infrastruktur namanya, Bapindo, PDJFT, Upindo itu semua gagal," pungkasnya. (mrt)JAKARTA - Pemerintah mendorong perbankan dalam negeri baik bank swasta maupun bank pelat merah untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan, saat ini perbankan di Indonesia sedang menunjukan kinerjanya yang baik. Sehingga dimungkinkan untuk memberikan dukungannya terhadap perkembangan Infrastruktur yang sedang gencar dilakukan pemerintah. "Sekarang kita punya perbankan yang sehat yang ditandai dengan kredit bermasalahnya rendah, rasio kecukupan modalnya baik, keuntungannya baik, dan mereka banyak memiliki fasilitas yang tidak terpakai, saatnya mereka mendukung infrastruktur,"  ujarnya kala ditemui dalam acara rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/1/2012).Guna pembiayaan infrastruktur, Agus mengungkapkan pemerintah telah membahas kemungkinan adanya penunjukan langsung bank yang nantinya akan mennggelontorkan pembiayaan tersebut."Kita sudah pelajari dan sudah kita diskusikan dalam sidang kabinet bahwa yang ada kalau perlu nanti akan ada penunjukan langsung dukungan pada perbankan untuk perbankan bisa mendukung pembiayaan infrastruktur," ungkapnya.Menurutnya, wacana pembentukan bank khusus pembiayaan infrastruktur tersbeut telah dibahas di kalangan pemerintah. "Kita juga mempelajari kemungkinan untuk membuat bank infra yang harus di desain dengan uu atau suatu kekhususan yang tidak sama dengan bank komercial dan itu. Kita persiapkan," katanya. Namun, dirinya menegaskan, hal tersebut harus benar-benar dikaji kembali. Pasalnya, pemerintah pernah gagal dalam implementasi bank yang dikhususkan untuk pembiayaan infrastruktur tersebut. "Kalau seandainya bank infrastruktur, kita sudah diskusikan dengan lengkap dan yang kita diskusikan bukan hanya kebutuhan infrastruktur kedepan, tapi kita juga sampai pelajari dari dulu kita sudah punya bank infrastruktur namanya, Bapindo, PDJFT, Upindo itu semua gagal," pungkasnya. (mrt)