Terkait dengan pembatasan BBM subsidi dan konversi ke gas, pemerintah menuturkan DKI Jakarta membutuhkan pasokan gas sebanyak 24,1 mmbtu.https://economy.okezone.com/read/2012/01/27/19/564730/dki-jakarta-butuh-gas-24-1-mmbtuidhttps://economy.okezone.com/read/2012/01/27/19/564730/dki-jakarta-butuh-gas-24-1-mmbtuhttps://economy.okezone.com/read/2012/01/27/19/564730/dki-jakarta-butuh-gas-24-1-mmbtuJum'at 27 Januari 2012 15:57 WIBSusi FatimahDirjen Migas Evita Legowohttps://img.okezone.com/content/2012/01/27/19/564730/quQaU6QyrI.jpgJAKARTA - Terkait dengan pembatasan BBM subsidi dan konversi ke gas, pemerintah menuturkan DKI Jakarta membutuhkan pasokan gas sebanyak 24,1 mmbtu."Untuk DKI itu sekira 24,1 mmbtu kita sudah siapkan dan sudah ada," jelas Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Istana Wapres usai mengikuti rapat terkait transportasi, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/1/2012).Sumber gasnya, lanjut Evita didapatkan dari sejumlah perusahaan. Yaitu Pertamina, CNOOC, Conoco Philips dan Medco.Sementara untuk daerah Jawa Bali, kebutuhan gas sebesar 32,8 mmbtu jika konversi BBM ke gas terealisasi.Evita menjelaskan, jika perpres untuk pembatasan BBM sendiri belum keluar. Walau demikian, semua menteri terkait sudah tanda tangan, dan sekarang ini ada di seskab. "Jadi April mulai, nanti kita lihat saja, mana yang lebih siap. Terus terang kita belum memutuskan mana yang didahulukan. Tapi kita akan mulai April," imbuhnya.JAKARTA - Terkait dengan pembatasan BBM subsidi dan konversi ke gas, pemerintah menuturkan DKI Jakarta membutuhkan pasokan gas sebanyak 24,1 mmbtu."Untuk DKI itu sekira 24,1 mmbtu kita sudah siapkan dan sudah ada," jelas Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Istana Wapres usai mengikuti rapat terkait transportasi, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/1/2012).Sumber gasnya, lanjut Evita didapatkan dari sejumlah perusahaan. Yaitu Pertamina, CNOOC, Conoco Philips dan Medco.Sementara untuk daerah Jawa Bali, kebutuhan gas sebesar 32,8 mmbtu jika konversi BBM ke gas terealisasi.Evita menjelaskan, jika perpres untuk pembatasan BBM sendiri belum keluar. Walau demikian, semua menteri terkait sudah tanda tangan, dan sekarang ini ada di seskab. "Jadi April mulai, nanti kita lihat saja, mana yang lebih siap. Terus terang kita belum memutuskan mana yang didahulukan. Tapi kita akan mulai April," imbuhnya.