Pemerintah mengimbau para bupati di seluruh daerah agar berhati-hati dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).https://economy.okezone.com/read/2012/01/27/19/564796/jero-wacik-bupati-jangan-sembarangan-terbitkan-iupidhttps://economy.okezone.com/read/2012/01/27/19/564796/jero-wacik-bupati-jangan-sembarangan-terbitkan-iuphttps://economy.okezone.com/read/2012/01/27/19/564796/jero-wacik-bupati-jangan-sembarangan-terbitkan-iupJum'at 27 Januari 2012 16:52 WIBSaugi RiyandiMenteri ESDM, Jero Wacik.https://img.okezone.com/content/2012/01/27/19/564796/5RE5TaPmqO.jpgBOGOR - Pemerintah mengimbau para bupati di seluruh daerah agar berhati-hati dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)."Kan gini, waktu kasus kemarin yang lalu itu saya ingatkan SK Bupati terutama yang belum mengeluarkan SK ini harus hati-hati ini," ujar Menteri ESDM Jero Wacik yang ditemui dalam acara Rapim PT Antam Tbk (ANTM) di Aston Hotel, Bogor, Jumat (27/1/2012).Menurutnya, jika memang sebuah daerah ingin menerbitkan IUP harus mempertimbangkan dengan seksama, meskipun memang ada aturan yang melindungi Bupati lewat aturan otonomi daerah. "Jadi kasus Bima harus jadi pelajaran, ajak masyarakat berunding masalah untung dan ruginya sosialisasikan kepada semuanya," tegasnya.Lebih lanjut Jero Wacik menambahkan, penerbitan IUP seharusnya tidak dilakukan jika masyarakat tidak setuju akan, karena nantinya menimbulkan benturan-benturan."Jadi jangan begitu mengeluarkan SK kalau rakyat tidak setuju beritahu benefit apa yang mereka dapat. Terakhir dan yang terpenting untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (mrt)BOGOR - Pemerintah mengimbau para bupati di seluruh daerah agar berhati-hati dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)."Kan gini, waktu kasus kemarin yang lalu itu saya ingatkan SK Bupati terutama yang belum mengeluarkan SK ini harus hati-hati ini," ujar Menteri ESDM Jero Wacik yang ditemui dalam acara Rapim PT Antam Tbk (ANTM) di Aston Hotel, Bogor, Jumat (27/1/2012).Menurutnya, jika memang sebuah daerah ingin menerbitkan IUP harus mempertimbangkan dengan seksama, meskipun memang ada aturan yang melindungi Bupati lewat aturan otonomi daerah. "Jadi kasus Bima harus jadi pelajaran, ajak masyarakat berunding masalah untung dan ruginya sosialisasikan kepada semuanya," tegasnya.Lebih lanjut Jero Wacik menambahkan, penerbitan IUP seharusnya tidak dilakukan jika masyarakat tidak setuju akan, karena nantinya menimbulkan benturan-benturan."Jadi jangan begitu mengeluarkan SK kalau rakyat tidak setuju beritahu benefit apa yang mereka dapat. Terakhir dan yang terpenting untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (mrt)