Langkah investor Korea yang memilih hengkang dari Indonesia ke Thailand usai demo buruh di Bekasi diklaim tidak akan diikuti oleh investor dari negara lain.https://economy.okezone.com/read/2012/01/30/320/565942/pemerintah-terbukti-tak-bisa-kelola-investasiidhttps://economy.okezone.com/read/2012/01/30/320/565942/pemerintah-terbukti-tak-bisa-kelola-investasihttps://economy.okezone.com/read/2012/01/30/320/565942/pemerintah-terbukti-tak-bisa-kelola-investasiSenin 30 Januari 2012 13:14 WIBGina Nur MaftuhahIlustrasi foto: Corbishttps://img.okezone.com/content/2012/01/30/320/565942/lRg7MvuRap.jpgJAKARTA - Langkah investor Korea yang memilih hengkang dari Indonesia ke Thailand usai demo buruh di Bekasi diklaim tidak akan diikuti oleh investor dari negara lain.Hal ini karena Indonesia masih dinilai sebagai tempat berinvestasi yang menarik. Meskipun begitu, Indonesia dinilai sudah perlu menerapkan capital control agar aliran dana yang masuk ke Indonesia tidak begitu mudah keluar dari Indonesia."Kalau ada investor yang memilih untuk melarikan investasinya ke Thailand, ini adalah bukti dan harga mahal yang layak dibayar pemerintah akibat pemerintah tidak bisa mengelola stabilitas investasi. Namun, saya tidak yakin investor lain akan serta merta memindahkan investasinya," ujar Pengamat Ekonomi Institute for Development and Economics (Indef) Akhmad Erani Yustika ketika dihubungi okezone, Senin (30/1/2012)Erani yakin, ke depan, aliran dana masuk ke Indonesia akan terus disuntikkan ke perekonomian Indonesia khususnya asing. Bahkan, porsi investasi khususnya asing ke Indonesia akan mendominasi portofolio investasi Indonesia mencapai 70 persen. Oleh karena itu, capital control menjadi sesuatu yang seharusnya sudah diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan pemerintah."Dari dulu saya sudah mengusulkan pemerintah dan BI untuk membuat kebijakan ini (capital control). Situasinya sudah mendesak, bayangkan saja, asing sudah menguasai 30 persen di Surat Utang (Surat Utang Negara), di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) asing juga sudah memiliki sekira 25 persen. Tidak ada negara lain yang begitu, kita sudah teerancam," lanjut dia.Karenanya, Erani menilai adanya kebijakan yang mengharuskan investor menahan dananya di perekonomian nasional selama beberapa waktu ini, sudah sepantasnya diterapkan dan tak hanya sekadar menjadi kajian."Meskipun saya juga sependapat dengan langkah BI yang telah menahan SBI jadi enam bulan (six month holdings perid), " tandasnya. (gna)JAKARTA - Langkah investor Korea yang memilih hengkang dari Indonesia ke Thailand usai demo buruh di Bekasi diklaim tidak akan diikuti oleh investor dari negara lain.Hal ini karena Indonesia masih dinilai sebagai tempat berinvestasi yang menarik. Meskipun begitu, Indonesia dinilai sudah perlu menerapkan capital control agar aliran dana yang masuk ke Indonesia tidak begitu mudah keluar dari Indonesia."Kalau ada investor yang memilih untuk melarikan investasinya ke Thailand, ini adalah bukti dan harga mahal yang layak dibayar pemerintah akibat pemerintah tidak bisa mengelola stabilitas investasi. Namun, saya tidak yakin investor lain akan serta merta memindahkan investasinya," ujar Pengamat Ekonomi Institute for Development and Economics (Indef) Akhmad Erani Yustika ketika dihubungi okezone, Senin (30/1/2012)Erani yakin, ke depan, aliran dana masuk ke Indonesia akan terus disuntikkan ke perekonomian Indonesia khususnya asing. Bahkan, porsi investasi khususnya asing ke Indonesia akan mendominasi portofolio investasi Indonesia mencapai 70 persen. Oleh karena itu, capital control menjadi sesuatu yang seharusnya sudah diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan pemerintah."Dari dulu saya sudah mengusulkan pemerintah dan BI untuk membuat kebijakan ini (capital control). Situasinya sudah mendesak, bayangkan saja, asing sudah menguasai 30 persen di Surat Utang (Surat Utang Negara), di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) asing juga sudah memiliki sekira 25 persen. Tidak ada negara lain yang begitu, kita sudah teerancam," lanjut dia.Karenanya, Erani menilai adanya kebijakan yang mengharuskan investor menahan dananya di perekonomian nasional selama beberapa waktu ini, sudah sepantasnya diterapkan dan tak hanya sekadar menjadi kajian."Meskipun saya juga sependapat dengan langkah BI yang telah menahan SBI jadi enam bulan (six month holdings perid), " tandasnya. (gna)