Pemerintah diharapkan segera melakukan pengajuan APBN-P seiring dengan pembatasan BBM subsidi yang akan dilakukan pada 1 April 2012 mendatang.https://economy.okezone.com/read/2012/02/09/20/572912/pemerintah-diimbau-ajukan-apbnp-miniidhttps://economy.okezone.com/read/2012/02/09/20/572912/pemerintah-diimbau-ajukan-apbnp-minihttps://economy.okezone.com/read/2012/02/09/20/572912/pemerintah-diimbau-ajukan-apbnp-miniKamis 09 Februari 2012 18:45 WIBR Ghita Intan PermatasariAnggito Abimanyu. Foto: okezonehttps://img.okezone.com/content/2012/02/09/20/572912/wxXJrtWfp3.jpgJAKARTA - Pemerintah diharapkan segera melakukan pengajuan APBN-P seiring dengan pembatasan BBM subsidi yang akan dilakukan pada 1 April 2012 mendatang.Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menuturkan perlu adanya pengajuan APBN-P "mini".Hal ini disampaikannya kala ditemui dalam Diskusi Publik ILUNI UI Mengkaji Alternatif Kebijakan BBM: Tambah Subsidi, Pembatasan atau Kenaikan Harga, di Aula Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta, Kamis (9/2/2012)."Jadi diharapkan pemerintah mengajukan APBN-P mini, di mana dalam pembahasan pengajuan tersebut hanya asumsi minyak saja yang dibahas sehingga tidak mengganggu hal yang lainnya," ungkapnya.Tambahnya, dalam hal tersebut tidak perlu diajukan opsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) dikarenakan dengan diajukannya APBN-P juga sudah cukup. "Tidak ada alasan untuk buat perpu. cukup APBN-P saja," pungkasnya.JAKARTA - Pemerintah diharapkan segera melakukan pengajuan APBN-P seiring dengan pembatasan BBM subsidi yang akan dilakukan pada 1 April 2012 mendatang.Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menuturkan perlu adanya pengajuan APBN-P "mini".Hal ini disampaikannya kala ditemui dalam Diskusi Publik ILUNI UI Mengkaji Alternatif Kebijakan BBM: Tambah Subsidi, Pembatasan atau Kenaikan Harga, di Aula Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta, Kamis (9/2/2012)."Jadi diharapkan pemerintah mengajukan APBN-P mini, di mana dalam pembahasan pengajuan tersebut hanya asumsi minyak saja yang dibahas sehingga tidak mengganggu hal yang lainnya," ungkapnya.Tambahnya, dalam hal tersebut tidak perlu diajukan opsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) dikarenakan dengan diajukannya APBN-P juga sudah cukup. "Tidak ada alasan untuk buat perpu. cukup APBN-P saja," pungkasnya.