Keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai tidak memiliki dasar.https://economy.okezone.com/read/2012/04/17/19/613162/pengelolaan-migas-belum-berjalan-baikidhttps://economy.okezone.com/read/2012/04/17/19/613162/pengelolaan-migas-belum-berjalan-baikhttps://economy.okezone.com/read/2012/04/17/19/613162/pengelolaan-migas-belum-berjalan-baikSelasa 17 April 2012 15:03 WIBAngkasa YudhistiraIlustrasi. (Foto: Corbis)https://img.okezone.com/content/2012/04/17/19/613162/H47sDV8i6B.jpgJAKARTA - Keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai tidak memiliki dasar. Pengurangan subsidi tidak perlu dilakukan bila pengelolaan dan pengadaan migas dilakukan dengan benar."Impor minyak ke indonesia, seharusnya langsung pada produsen, dan jika ini dapat dilakukan, maka pemerintah dapat menghemat Rp70 triliun, yang sebelumnya menghabiskan kurang lebih Rp350 triliun," ungkap Pengamat Migas, Kartubi, kepada wartawan dalam acara dialog mingguan yang diadakan oleh rumah perubahan 2.0 di komplek duta merlin, Jakarta, Selasa (17/4/2012). Dia menjelaskan, pemerintah khususnya BP Migas, tidak dapat mengeksplor hasil minyak yang ada. Selain itu, dia menambahkan, selama ini pemerintah hanya mengungkapkan cadangan minyak tersisa 3,9 juta barel. "Padahal, banyak sudah ahli dari luar yang melakukan penelitian di Indonesia, bahwa negeri ini memiliki lebih dari 50 juta barel minyak mentah," kata Kurtubi.Lebih jauh dia mengungkapkan, memang pengelolaan migas membutuhkan dana besar untuk dapat mengeksplor titik-titik baru untuk dapatkan minyak. "Namun ada hal terpenting dari rencana pengurangan subsidi ini, realisasikan konversi BBM ke BBG, jangan konversi dari minyak ke minyak, Premium ke Pertamax kan sama-sama minyak." Ujarnya.Karena itu, dia menilai dasar dari rentetan kasus ini adalah UU Migas. Di mana pada UU migas no.22 tahun 2001, harus segera di hapus. "Itu adalah biang kerok dari hancurnya pengelolaan Migas, dari pada ngurusin APBN akal-akalan ini," tegas dia.JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai tidak memiliki dasar. Pengurangan subsidi tidak perlu dilakukan bila pengelolaan dan pengadaan migas dilakukan dengan benar."Impor minyak ke indonesia, seharusnya langsung pada produsen, dan jika ini dapat dilakukan, maka pemerintah dapat menghemat Rp70 triliun, yang sebelumnya menghabiskan kurang lebih Rp350 triliun," ungkap Pengamat Migas, Kartubi, kepada wartawan dalam acara dialog mingguan yang diadakan oleh rumah perubahan 2.0 di komplek duta merlin, Jakarta, Selasa (17/4/2012). Dia menjelaskan, pemerintah khususnya BP Migas, tidak dapat mengeksplor hasil minyak yang ada. Selain itu, dia menambahkan, selama ini pemerintah hanya mengungkapkan cadangan minyak tersisa 3,9 juta barel. "Padahal, banyak sudah ahli dari luar yang melakukan penelitian di Indonesia, bahwa negeri ini memiliki lebih dari 50 juta barel minyak mentah," kata Kurtubi.Lebih jauh dia mengungkapkan, memang pengelolaan migas membutuhkan dana besar untuk dapat mengeksplor titik-titik baru untuk dapatkan minyak. "Namun ada hal terpenting dari rencana pengurangan subsidi ini, realisasikan konversi BBM ke BBG, jangan konversi dari minyak ke minyak, Premium ke Pertamax kan sama-sama minyak." Ujarnya.Karena itu, dia menilai dasar dari rentetan kasus ini adalah UU Migas. Di mana pada UU migas no.22 tahun 2001, harus segera di hapus. "Itu adalah biang kerok dari hancurnya pengelolaan Migas, dari pada ngurusin APBN akal-akalan ini," tegas dia.